FIR Natuna Masih Dipegang Singapura, Bamsoet Minta Indonesia Segera Ambil Alih

BatasNegeri – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan kawasan ruang udara  atau Flight Information Region (FIR) Natuna harus sepenuhnya dipegang Indonesia untuk memantapkan kedaulatan negara di wilayah tersebut.

“Saat ini FIR Natuna masih dipegang oleh otoritas Singapura. FIR di Natuna sangat diperlukan untuk memperkuat pengawasan kegiatan di ruang udara perbatasan Indonesia. Oleh karena itu, FIR Natuna ini harus secepatnya dikuasai oleh Indonesia. Masalah FIR ini tidak hanya menyangkut keselamatan penerbangan saja, tetapi juga menyangkut kedaulatan negara,” tegas Bamsoet, begitu Bambang Soesatyo biasa disapa wartawan, saat mengunjungi Natuna, Kepulauan Riau bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Senin (23/4/18).

Bamsoet menjelaskan, wilayah perbatasan saat ini terus menjadi prioritas dalam pembangunan nasional. Paradigma pembangunan di wilayah perbatasan harus didasarkan kepada dua hal, keamanan dan kesejahteraan. Keamanan wilayah Indonesia salah satunya ditentukan kondisi keamanan di wilayah perbatasan.

Oleh karena itu, lanjutnya, keberadaan pangkalan militer di Natuna, Kepulauan Riau sangat penting. Selain di Natuna, menurutnya tak menutup kemungkinan juga akan dibangun dan diperkuat pangkalan militer di berbagai pulau terluar lainnya wilayah Indonesia.

Masterplan Pangkalan Militer Natuna

Pada kesempatan tersebut, Bamsoet mengapresiasi masterplan pembangunan pangkalan militer di wilayah Natuna, Kepulauan Riau, yang rencananya akan dilengkapi berbagai peralatan tempur super canggih dan prajurit elit. Hal itu membuktikan keseriusan pemerintah dalam menguatkan sistem pertahanan dan keamanan negara.

“Tentu pembangunan pangkalan militer tak akan mengesampingkan pembangunan berbasis kesejahteraan di wilayah Natuna. Apalagi di sini sudah ada Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Selat Lampa, yang dibangun Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2016,” jelas Bamsoet.

Politisi Partai Golkar menambahkan, dengan total luas lahan 16,8 hektar, ia yakin SKPT mampu mendongkrak kesejahteraan penduduk Natuna yang banyak berprofesi sebagai nelayan. Ia menjelaskan bahwa DPR RI sangat serius membangun wilayah perbatasan di berbagai pulau terluar, terdepan, dan tertinggal (3T).

DPR RI sudah mempunyai Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan. Dalam berbagai kajian dan hasil kunjungan ke wilayah perbatasan Indonesia, Tim tersebut telah menelaah berbagai permasalahan yang ada.

“Kita juga sedang mengkaji usulan apakah Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang kini satu atap dengan Kementerian Dalam Negeri, bisa dilepas menjadi badan tersendiri. Sehingga bisa lebih fokus dalam pembangunan wilayah perbatasan,” ungkap Bamsoet.

Dalam realisasi APBN 2017, lanjut Bamsoet, DPR RI setidaknya telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp1,61 triliun dengan melibatkan 18 kementerian dan lembaga setingkat kementerian untuk menyukseskan berbagai program terpadu daerah perbatasan.

“Problematika wilayah perbatasan memang sangat kompleks. Namun semua itu tidak akan menyurutkan langkah dalam membangun dan memperkuat wilayah perbatasan kita. Dengan kerja sama yang solid antara DPR RI dan pemerintah, saya yakin pembangunan di berbagai wilayah perbatasan dapat terlaksana secara cepat dan tepat,” pungkasnya.[*]

rimanews.com