Politisasi Isu Tenaga Kerja Asing di Indonesia

BatasNegeri – Di tahun politik ini, ’isu’ adalah senjata. Bisa digunakan untuk membidik siapa saja yang dianggap lawan atau saingan politik. Isu PKI, isu hutang, bahkan keberhasilan pembangunan infrastruktur di-isukan sebagai proyek pencitraan.

Tentu sasaran tembaknya adalah Presiden Jokow Widodo (Jokowi) yang pada 2019 nanti akan maju sebagai capres petahana.

Para lawan politik Jokowi seakan tidak pernah kehabisan isu. Setelah upaya menyudutkan pemerintah Jokowi dengan berbagai  isu ternyata gagal total, nampaknya ‘Isu Tenaga Kerja Asing’ (TKA) akan jadi menu utama menuju Pilpres 2019 mendatang. Karena mungkin ini yang dianggap ampuh untuk memanipulasi pikiran warga masyarakat yang kurang berwawasan.

Presiden Jokowi berujar, semua isu seputar membanjirnya TKA ke Indonesia memang marak dibicarakan. Padahal, kata Jokowi, yang dilakukan pemerintah adalah menyederhanakan regulasi terkait tenaga kerja asing di Indonesia.

“Ini lah namanya politik,” kata Jokowi saat peresmian pelepasan ekspor mobil di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, akhir April 2018.

Di dunia ini tak ada satupun negara yang tak ada TKA-nya, bahkan di negara-negara maju sekalipun. Jadi bukan justru sebaliknya. Misalnya di Malaysia saja ada 12% dari jumlah penduduknya, tapi Malaysia tak merasa dijajah Indonesia tuh. Apalagi di Singapura jauh lebih banyak lagi, tapi mereka asik asoy aja.

Migrant Care, sebuah lembaga nirlaba yang peduli pada masalah Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri mengingatkan kepada politisi di Indonesia untuk tidak mempolitisasi isu TKA.

Press releasi Migrant Care jelang Hari Buruh Internasional 1 Mei 2018 bersikap: Politisasi isu pekerja asing yang makin kencang menyusul dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing harus disikapi secara hati-hati.

“Penyikapan yang memicu sentimen anti pekerja asing, apalagi berbasis prasangka rasisme dan xenofobia bukan hanya kontra-produktif tetapi juga mengingkari semangat solidaritas lintas batas kaum pekerja.” Tegas Migrant Care.

Merasa kesal dengan politisasi isu TKA ini, seorang netizen dengan nama akun Facebook ‘Wahyu Sutono’ menulis: Di Indonesia, jumlah TKA-nya hanya 0,1% dari jumlah penduduk Indonesia, tapi pihak oposan sudah brisiknya minta ampun. Apalagi kalau ada yang ngomong jumlahnya hingga 10 juta, itu jelas hoax. Coba kalau bukan karena Pilpres, pasti pada mingkem. Buktinya TKA yang jumlahnya terbesar ada di tahun 2011 saat SBY berkuasa, toh nggak ada yang ngeributin kan? Lalu sejak Jokowi jadi presiden, sudah menyediakan 12 juta lapangan kerja.

Sebagai bangsa yang sedang bergarak maju untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara tetangga, kita sebagai anak bangsa tentu sepakat dan mengamini saran Wahyu Sutono yang ditulis di dinding FB-nya :

“Daripada terus menerus menyudutkan pemerintah tanpa data yang valid, akan jauh lebih keren bila memberikan kritik konstruktif, lalu kemudian baru ada gagasan.” [*]

Redaksi