Ini Masalah Utama Pembangunan Perbatasan di Sulut

BatasNegeri – Biro Pengelolaan Perbatasan Negara Sulut terus menyeriusi masalah-masalah perbatasan. Saat dikonfirmasi koran ini, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rudy Mokoginta mengingatkan secara tegas permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan.

“Sekarang masih belum adanya koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan di daerah. Selain itu sumber daya manusia (SDM) pengelola perbatasan negara yang masih terbatas jumlah dan kualitasnya. Apalagi mengingat Sulut sebagai provinsi kepulauan yang memiliki 12 pulau terluar yang telah ditentukan pemerintah pusat pada tahun 2017,” ujarnya.

Mokoginta mengatakan, permasalahan ini akan dapat diatasi apabila semua stakeholders terkait mampu memahami, mengerti, dan melaksanakan semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan perbatasan negara serta diiringi dengan penguatan kelembagaan dan aparatur pengelola perbatasan negara.

“Ini saya rasa akan mampu kita atasi. Sekarang yang penting itu kan, semua stakeholder yang terkait. Mampu mengerti dan memahami semua perundang-undangan yang berlaku mengenai perbatasan negara ini. Kita memang akui, untuk sekarang jumlah SMD pengelola perbatasan ini masih sangat kurang,” imbuhnya.

Di sisi lain, Kepala Biro Perbatasan Jemmy Gagola mengatakan sekarang ini forum koordinasi dan konsultasi serta terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota terus ditingkatkan. Menurutnya, koordinasi antara semua pihak mengenai pengelolaan perbatasan terus ditingkatkan.

“Jadi sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan perbatasan itu sangat penting. Dan memang sekarang kita harus lebih giatkan. Apalagi dengan masih kurangnya SDM pengelolaan perbatasan negara, maka kita harus menguatkan sinergitas dan sinkronisasi,” tandasnya.[*]

manadopostonline.com