BatasNegeri – Tak terhitung lagi jumlah kerugian atas perompakan, pembajakan, illegal fishing, illegal toging, illegal migrant, eksploitasi sumber daya alam secara ilegal, penyelundupan, dan perusakan ekosistem laut yang dialami Indonesia.
Pemerintahan Indonesia dibawah kepemimpinan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan perang terhadap IUU Fishing (Illegal, Unreported, Unregulated Fishing).
Menurut Menteri Susi, pencurian ikan di Indonesia telah merugikan Indonesia lebih dari Rp 2.000 Trilyun. Upaya yang dilakukan pemerintah atas tindakan kriminalitas terhadap lautan Indonesia adalah patroli sepanjang perbatasan Indonesia, pemantauan dengan satelit yang memerlukan waktu untuk berotasi dan mengambil gambar di wilayah Indonesia.
Oleh karena itu diperlukan inovasi yang dapat melakukan pemantauan di batas wilayah laut Indonesia secara real time dan otomatis.
Tiga mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor (IPB) membuat suatu instrumen yang memiliki kemampuan untuk membedakan suara kapal ikan dengan kapal lainnya yang masuk perbatasan laut Indonesia.
Melalui Program Kreativitas Mahasiswa Karya Cipta (PKM-KC) 2018, Fariz Mustafa Kamal (Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan), Bung Daka Putera (Departemen Teknik Mesin dan Biosistem), dan Muhammad Rofiq Gempur Tirani (Departemen Ilmu Komputer), merancang Buoy, yakni BOPL-1, Penjaga Batas Maritim Nusantara Berbasis Automatically Real Time System untuk mewujudkan Indonesia Berdaulat. Riset ini dibawah bimbingan Prof. Dr.Ir.Indra Jaya,MSc
“Buoy merupakan alat pengukur parameter oseanografi dan meteorologi yang dipasang untuk mengukur dan memantau keadaan laut dan atmosfer,” ujar Fariz, Ketua Tim.
BOPL-1 merupakan singkatan dari Buoy Penjaga Laut.
BOP-1 ini dilengkapi dengan hydrophone untuk merekam suara kapal yang merambat di perairan kemudian dianalisis sehingga dapat dibedakan antara kapal ikan dengan kapal lainnya yang masuk wilayah perairan Indonesia.[*]
tribunnews.com
More Stories
TNI Adakan Pembinaan Generasi Muda di Perbatasan RI-Malaysia
PLBN Wini Ditambahkan Jadi Pusat Kawasan Strategis Nasional di Perbatasan Negara
BNPP Adakan Rapat dan Evaluasi Renduk 2020-2024 tentang Pengelolaan Perbatasan