BatasNegeri – Perekonomian perbatasan negara Indonesia di wilayah Krayan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara yang masih sangat bergantung dengan pasokan negara tetangga, memungkinkan para pebisnis terutama WNA leluasa masuk ke Krayan untuk melakukan jual beli dan barter sembako di wilayah tersebut.
Akibat aktivitas ini, dalam sebulan diperkirakan 1000 WNA masuk untuk melakukan bisnis, kunjungan dan menghadiri momen adat dan event nasional.
“WNA yang masuk ke Krayan malah justru lebih tinggi dari pada WNI kesana, kalau kita 400 orang misalnya, Malaysia diatas itu bahkan bisa mencapai 1000 orang dalam sebulan,”ujar Kepala Pos Pemeriksaan Imigrasi kecamatan Krayan Efta, Senin (20/8/2018).
Tak berbeda dengan kunjungan turis di Krayan, masyarakat yang telah familier dengan segala kebutuhan asal Malaysia juga bekerja, berpesiar dan berbelanja sandang atau kebutuhan rumah tangga di Malaysia.
Hubungan kekerabatan yang cukup dekat, adat, budaya juga hubungan emosional membuat masyarakat merasa nyaman dan terbiasa, untuk masuk ke Malaysia, masyarakat perbatasan tak perlu pusing memikirkan pasport, cukup PLB yang menjadi kartu khusus sebagai izin legal keluar masuk negara tetangga.
“Orang Malaysia ada sijil atau selebaran yang menjadi izin, masanya 2 mingguan, tapi itu cukup kalau untuk berjualan sembako, alat bangunan, dan lainnya,”lanjutnya.
Belum adanya PLBN di wilayah ini, membuat keluar masuk batas negara tak terpantau maksimal, banyak persoalan kesehatan, pemeriksaan barang, masalah kepabeanan, isolasi dan karantina termasuk persoalan potensi penyelundupan narkoba masih menjadi catatan yang wajib menjadi perhatian. Data pos pemeriksaan Imigrasi Krayan dalam sebulan tercatat 500 masyarakat pelintas batas, mayoritas mereka melakukan aktivitas belanja, olah raga, dan undangan perayaan.
Kepala Biro Pengelola Perbatasan Sekretariat Provinsi Kalimantan Utara, Samuel ST Padan memastikan, dua Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kalimantan Utara dibangun pada tahun ini. PLBN Sungai Nyamuk di Pulau Sebatik dan PLBN Long Midang di Krayan pembangunannya telah dianggarkan pada 2018 ini.
“Kalau PLBN lain masih menunggu Instruksi Presiden ditandatangani. Kalau PLBN Sungai Nyamuk dan PLBN Long Midang asal desain data integrasi selesai, langsung mulai. Itu tanpa menunggu Inpres,” ujarnya. (kabarutara)
More Stories
Proyek Basilika dan Gereja di IKN Telan Anggaran Rp 704,9 Miliar
RI Gandeng 10 Negara Perangi Penangkapan Ikan Ilegal
Pengelolaan Perbatasan RI-PNG Jadi Sorotan Utama di Sidang JBC ke-38