BBM Satu Harga Belum Tersebar Secara Merata di Kaltara

BatasNegeri –  Pemerintah pusat memprogramkan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) satu harga hingga ke perbatasan dan pedalaman tanah air. Termasuk di Kalimantan Utara (Kaltara) yang merupakan provinsi termuda Indonesia.

Program itupun disambut baik oleh masyarakat. Namun, untuk di provinsi ke-34 ini, pemerataan penyaluran BBM satu harga belum terealisasi 100 persen. Masih ada beberapa daerah di perbatasan dan pedalamannya yang belum memiliki Agen Premium dan Minyak Solar (APMS), bahkan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Kepala Biro Pengelola Perbatasan Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara, Samuel ST Padan mengatakan, daerah perbatasan yang masih blank atau belum ada APMS itu Pujungan dan Bahau. Sementara beberapa daerah lainnya seperti Long Nawang dan Long Ampung, saat ini masih dalam proses dipersiapkan.

“Sebenarnya kita sudah memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk mengusulkan, siapa yang siap menjadi penyalurnya. Itu masih terus kita dorong,” ujar Samuel di Tanjung Selor, Rabu (24/10/2018).

Selain itu, upaya yang dilakukan pemerintah daerah saat ini hanya mendorong pihak swasta untuk bisa mengurus izin serta membangun APMS di salah satu provinsi yang berada di beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini.

“Itu (Bahau dan Pujungan, Red) untuk daerah perbatasan yang masih blank. Kalau yang sudah ada itu di Sebatik satu titik, di Sei Manggaris satu titik, di Mansalong satu titik, dan di Krayan dua titik,” jelas Samuel.

Disinggung mengenai target pemenuhan 100 persen, Samuel mengaku susah diestimasikan. Karena untuk pemenuhan itu tentu berbicara masalah keinginan pengusaha untuk mengurus izin APMS untuk di wilayah perbatasan dan pedalaman ini. Tentu ada hitung-hitungan yang menjadi tolok ukur pengusaha.

Tapi jika dari pemerintah daerah tentu berharap dapat secepatnya terpenuhi. Karena sekarang sudah ada dikeluarkan kebijakan dari pusat untuk mendorong pemeratan BBM satu harga hingga ke perbatasan dan pedalaman Indonesia.

“Di sini kita memfasilitasi. Dan dari pusat juga sudah tidak ada masalah untuk penyaluran BBM di perbatasan. Artinya, sudah ada kebijakan dari pusat untuk mempermudah urusan penyaluran BBM di perbatasan,” katanya.

Terpisah, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara, Marten Sablon mengatakan, BBM merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Khususnya di perbatasan dan pedalaman dalam menjalankan aktivitas guna memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari.

“Jadi ini harus dijaga kestabilan harganya, supaya masyarakat dapat menikmati harga yang murah, terjangkau dan penyalurannya merata,” tutur politisi Partai Demokrat ini.

Dengan begitu, Marten berharap pemerintah daerah dapat membuka jaringan pengiriman BBM ke daerah perbatasan dan pedalaman seperti Bahau dan Pujungan menggunakan pesawat terbang. Termasuk juga ada masyarakat yang bersedia menjadi APMS agar BBM dapat tersalur dengan baik dan lancar, serta harga bisa stabil.[*]

prokal.co