Jalan Perbatasan, Wujud Nyata Pembangunan dari Pingiran

BatasNegeri – Pemerintahan Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran dan pedesaan. Komitmen itu tertuang dalam Nawacita untuk mewujudkan orientasi pembangunan yang berparadigma Indonesia-sentris dan menggantikan Jawa-sentrisme.

Presiden Jokowi menyampaikan membangun Indonesia dari pinggiran sebagai salah satu wujud nyata Pemerintah melakukan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

Hal ini disampaikan Presiden pada pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Ruang Rapat Paripurna DPR-MPR, Jakarta, Kamis (16/08/2018).

“Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote secara merata dan berkeadilan. Kita ingin rakyat di perbatasan, di pulau-pulau terluar, di kawasan tertinggal merasakan kehadiran negara Republik Indonesia,” tegas Presiden.

Terma ‘membangun dari pinggiran’ itu salah satunya direalisasikan dalam wujud jalan perbatasan di Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan ini menjadi salah satu prioritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Pembangunan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan ditujukan untuk memudahkan mobilitas warga, memajukan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Dalam rentang waktu 2015-2018, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah berhasil membangun jalan perbatasan sepanjang 3.070 kilometer.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Sugiyartanto mengatakan, jalan perbatasan yang dibangun itu terdiri atas Nusa Tenggara Timur (NTT) sepanjang 179 km, Kalimantan 1.920 km, dan Papua 1.098 km.

“Kalau NTT sepanjang 179 kilometer sudah tembus dan beraspal. Sekarang sudah relatif baik,” kata Sugiyartanto Direktur Jenderal Bina Marga di Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (20/9).

Sementara untuk Papua, jalan yang sudah terbuka mencapai 1.098 km dari Jayapura sampai Merauke. Adapun, dari jalan perbatasan yang akan selesai pada akhir 2018 itu, yang sudah tembus adalah 908,72 kilometer. Sisanya yang belum tembus ada 189,52 kilometer.

Sementara itu untuk perbatasan Kalimantan, pemerintah akan membuat jalan sepanjang 1.919,98 km. Rinciannya adalah yang terbuka 1.775,30 km dan yang belum terbuka ada 144,68 km.

Salah satu manfaat yang bisa dirasakan masyarakat dengan adanya jalan perbatasan ini adalah waktu tempuh yang lebih cepat. Contohnya, Merauke ke Boven Digoel dengan jarak 424 km biasanya ditempuh dengan kendaraan selama 2-3 hari, kini hanya 8 jam.

Jarak tempuh yang relatif lebih pendek dan ditunjang dengan jalan yang bagus akan membuat biaya logistik semakin murah. Hal ini akan membantu masyarakat dalam membuka bisnis atau usaha.

“Kami harapkan dengan selesainya jalan-jalan Trans-Papua ini mobilitas barang, mobilitas orang, pengiriman logistik bisa lebih cepat lagi dan akhirnya menurunkan biaya-biaya logistik transportasi. Saya kira arahnya ke sana,” ujar Presiden Jokowi ketika meninjau Jalan Perbatasan di Kabupaten Merauke, Papua, Jum’at (16/11).

Inilah salah satu keberhasilan pemerintahan Presiden Jokowi yang harus diapresiasi. Pembangunan dari pinggiran telah membawa manfaat bagi masyarakat Indonesia. Karena Indonesia tak hanya Jawa, tetapi juga Papua, NTT, Kalimantan, dan juga Sumatera. Pembangunan infrastruktur akan menyatukan kita semuanya.

Ini harus dilanjutkan.[*]

(kompasiana.com)