Tantangan Besar Negara di Perbatasan Adalah Penegakkan Hukum

BatasNegeri – Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara, baik di darat maupun di laut. Pembangunan di wilayah perbatasan dinilai bukan saja sebagai wujud nyata pemerintah hadir dalam menyejahterakan masyarakat tetapi juga kedaulatan keamanan.

Pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan tersebut tercermin dalam media gathering KORAN SINDO dan SINDOnews bekerja sama dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dengan tema Pengelolaan dan Pembangunan Kawasan Perbatasan Secara Terpadu di Cafe Hong Kong, Jakarta Pusat, Jumat (14/12/2018).

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP Robert Simbolon yang hadir mewakili Kepala BNPP Tjahjo Kumolo menuturkan, secara nyata ada lebih dari ratusan perbatasan di Indonesia yang memiliki jalur tikus. Sejauh ini, BNPP mencatat sedikitnya ada 109 titik yang aktif. Namun, BNPP akan terus memetakan titik-titik perlintasan yang aktif, mulai dari Sabang hingga Merauke.

“Tantangan besar negara kita dalam konteks mengelola perbatasan negara adalah bagaimana menegakkan hukum sekaligus bagaimana mengamankan negara kita di titik-titik yang tadi saya sebut sebagai titik perlintasan,” kata Robert di Jakarta, Jumat (14/12/2018).

Peneliti INDEF Rusli Abdullah menuturkan, suatu pemerintahan harus memiliki perhatian tinggi terhadap perbatasan negaranya. Menurut dia, perbatasan sebagai etalase yang menjadi titik pembeda sebuah negara berdaulat atau tidak berdaulat.

“Terkait dengan upaya pemerintah untuk membangun perbatasan melalui BNPP itu sudah sangat bagus dalam artian positif perkembangannya. Cuma ada beberapa catatan yang harus kita kritisi bahwa pembangunan jangan hanya berdasarkan pada prosperity, kemakmuran, tapi juga pada keamanan,” ucap Rusli.

Dia mengatakan, kendati perbatasan bukan termasuk daerah sebuah negara, namun pembangunannya harus tetap memperhatikan masalah keamanan. Sebab ada keterkaitan dengan kedaulatan, pergerakan barang dan jasa (penyelundupan), bahkan terorisme.

“Ketika misalnya di daerah Sulawesi Utara ada Marawi di Filipina, tapi kalau nanti seandainya pembangunan di sana tidak optimal perbatasannya, nanti bisa influtasi ke daerah Sulawesi, bahkan ke Poso yang kita ketahui bersama dulu konflik sektarian di Indonesia,” kata Rusli.[*]

inews