Mendagri: Pelayanan di Perbatasan Harus Efektif

BatasNegeri – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo hadir dalam apel bersama pegawai Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Tjahjo memberi pesan kepada BNPP agar bisa memonitor pelayanan yang ada di perbatasan secara langsung.

“Karena sifat kita nasional, memonitor, dan tugas pengelola perbatasan juga harus dilakukan secara efektif, tidak bisa kita menunggu laporan daerah, laporan teman-teman yang bertugas di daerah, khususnya kepada BNPP,” kata Tjahjo dalam sambutannya di kantor BNPP, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (7/1/2019).

“Di kantor ini harus ada semacam operation room yang bisa memonitor seluruh wilayah perbatasan yang ada tanpa menunggu laporan bisa dideteksi apa-apa yang terjadi setiap harinya,” sambungnya.

Operation room tersebut nantinya bisa beroperasi selama 24 jam. Ditargetkan, operation room ini bisa rampung dalam dua bulan ke depan sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat dipantau secara langsung.

“Masak, kita kalah dengan Pemda Kota Bogor yang punya untuk memonitor seluruh wilayah, mulai kelurahan, kecamatan, dan seluruh wilayah jalan-jalan raya. Wilayah yang dianggap tidak sehat, tidak aman itu bisa dimonitor dengan baik,” ucap dia.
Tjahjo mengatakan pengelolaan di perbatasan melibatkan banyak pihak. Selain pemantauan dari pusat, Tjahjo ingin para deputi melakukan jemput bola ke daerah perbatasan untuk memastikan pelayanan berjalan dengan baik.

“Saya minta minimal 2-3 bulan sekali harus turun ke daerah mencermati mana-mana yang perlu disempurnakan, mana-mana yang perlu dievaluasi atau mungkin daerah-daerah mana yang rawan bencana ada yang kena kebanjiran itu segera dibenahi, pada prinsipnya memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat,” ungkapnya.

Pelayanan yang ada di perbatasan di antaranya kantor imigrasi, kantor Bea-Cukai, kantor karantina, dan puskesmas. Tjahjo juga ingin ada pasar di daerah perbatasan agar pergerakan ekonomi tumbuh dengan baik, termasuk warga negara tetangga bisa ikut menikmati.

Maka Tjahjo juga ingin agar para deputi menggelar rapat secara rutin minimal dia minggu sekali dengan didampingi para ahli. Ditargetkan, Agustus nanti pengelolaan daerah perbatasan bisa berjalan maksimal.

Dalam kesempatan yang sama, Tjahjo juga menyampaikan Kemendagri mengundang KPK untuk melakukan sosialisasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan gratifikasi. Pihak KPK didatangkan langsung ke BNPP.

“Mengundang KPK untuk sosialisasi LHKPN sama masalah gratifikasi. Dan hari ini langsung dimulai acaranya, pihak KPK datang ke sini,” tutur dia.[*] 

detik.com