Pemerintah Pusat Kucurkan Dana Pembangunan PLBN di Natuna

BatasNegeri – Pemerintah RI telah menetapkan Natuna sebagai skala prioritas pembangunan. Program Presiden RI Joko Widodo yang dikenal dengan sebutan Gerakan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan (Gerbang Dutas) sudah diresmikan meliputi lima sektor yakni, perikanan kelautan, pariwisata, migas, pertahanan keamanan, dan lingkungan hidup.

Program ini bagian dari Nawacita Presiden membangun Indonesia dari daerah pinggiran. Bupati Natuna Hamid Rizal menyambut baik program pusat tahun ini di wilayah kerjanya.

Bupati mengatakan, pemerintah pusat akan membangun PLBN di ujung utara pulau terluar Kecamatan Serasan berbatasan dengan negara tetangga.

”Alhamdulillah akhirnya kita mendapatkan kucuran anggaran untuk pembangunan PLBN dari pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR,” Kata Bupati Natuna Hamid Rizal di gedung Sri Serindit, Ranai, kemarin.

Rencana pembangunan PLBN ini dinilai sangat baik dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian kerakyatan khususnya di wilayah Kecamatan Serasan dan sekitarnya.

”Dengan akan dibangunnya PLBN di kecamatan Serasan, salah satu upaya untuk mendongkrak kualitas hidup masyarakat di perbatasan adalah dengan membangun suatu kawasan terpadu,” jelasnya.

Pada pembangunan PLBN itu, sebagai pintu gerbang keluar masuknya masyarakat khususnya nelayan serasan dalam menjual hasil alam dan kerajinan tangan ke negara tetangga Malaysia Timur (Kuching).

”Sekarang ini kita sudah tidak ilegal lagi dengan akan dibangunnya PLBN di Serasan, warga sudah bisa melaksanakan jual beli dengan negara tetangga,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh H. Pang Ali anggota DPRD Dapil II, yang mengatakan bahwa tahun 2019 ini pembangunan PLBN segera dibangun di Kecamatan Serasan dengan anggaran sekitar Rp30 miliar.

”Setelah sekian lama mengajukan usulan pembangunan PLBN akhirnya tahun 2019 ini pembangunan itu akan terlaksana di dekat pelabuhan lama Tanjung Selung, dengan anggaran langsung dari Kementerian PUPR sekitar Rp30 miliar,” ucapnya.

Dikatakannya, pembangunan PLBN ini, akan dilaksanakan di 9 prioritas kedua. Dari prioritas kedua ini Kabupaten Natuna termasuk di dalamnya.

”Alhamdulillah, akhirnya kita tidak ilegal lagi dengan dibangunnya PLBN ini. Dan rencananya akan dibangun lagi 9 lokasi termasuk di Serasan Kabupaten Natuna,” pungkasnya.

Saat ini pemerintah memang telah membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dijabat langsung oleh Menteri Dalam Negeri beranggotakan para menteri, kepala badan, serta gubernur dari provinsi terkait.

Sejumlah wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga benar-benar diberikan perhatian khusus oleh pemerintahan Joko Widodo.

Sejak awal pemerintahannya, Presiden Joko Widodo langsung menginstruksikan pembangunan kembali pos lintas batas negara (PLBN) sejumlah wilayah perbatasan.

Masalah nasionalisme dan harga diri bangsa yang mengusik Presiden untuk menginstruksikan hal tersebut. Sebagai wajah negara Indonesia, tentunya kita tidak ingin bila kita tampak buruk di mata negara-negara lain, khususnya negara tetangga.

Oleh karenanya, selain memperbaiki kualitas bangunan, Kepala Negara juga menginstruksikan agar seiring dengan perbaikan bangunan, turut dilakukan perbaikan kualitas pelayanannya.[*]

tanjungpinangpo