Butuh Sistem Manajemen yang Terorganisir dan Sinergis di Wilayah Perbatasan

BatasNegeri – Hingga saat ini, pembangunan masih terjadi dan akan terus dikembangkan oleh Pemerintah untuk tetap menjaga dan melindungi daerah perbatasan.

Ini dilakukan sebagai perwujudan komitmen Pemerintah mengingat negeri ini secara geografis, Indonesia berbatasan langsung dengan 3 negara tetangga yaitu: Malaysia-Kalimantan, Papua Nugini-Papua dan Timor Leste-Nusa Tenggara Timur.

Luasnya wilayah perbatasan Indonesia membutuhkan dukungan sistem manajemen perbatasan yang terorganisir dan profesional, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pembahasan kawasan perbatasan merupakan hal yang selalu mengemuka karena kekhawatiran masyarakat terhadap pengamanan wilayah dan kawasan perbatasan RI.

Media massa sering memberitakan kegiatan ilegal di wilayah perbatasan seperti penyelundupan barang dan orang, hilang atau rusaknya patok batas antar negara, sebagai akibat belum optimalnya pengamanan di wilayah itu atau pengamanan yang dilakukan masih bersifat parsial.

Pada dasarnya, ada tiga persoalan mendasar yang terkait kawasan atau wilayah perbatasan, pertama terkait dengan pembangunan (infrastruktur dan ekonomi), kedua persoalan penegasan dan penetapan garis batasnya sendiri, dan yang ketiga persoalan pertahanan dan pengamanan wilayah perbatasan.

Penegakan hukum yang belum optimal di perbatasan juga akibat area yang diawasi sangat luas dan berbanding terbalik dengan sarana, prasarana dan infrastruktur yang belum memadai.

Namun dalam beberapa tahun terakhir, perhatian pemerintah dan alokasi anggaran terus diberikan untuk membangun dan mengembangkan area perbatasan negara. Tidak hanya pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan sumber daya manusia (SDM), pengelolaan sumber daya alam (SDA), pembangunan fasilitas-fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, pasar tradisional, jalan raya, dan lainnya.

Pembangunan di bidang kesehatan pun digalakan oleh pemerintah, seperti Jamkesmas, Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK), Ketersediaan Obat, Saintifikasi Jamu, Reformasi Birokrasi, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Penanganan Daerah Bermasalah Kesehatan (PDBK), dan Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia (World Class Hospital).

Untuk itu, Sebagai bangsa, kita patut mengapresiasi langkah-langkah Pemerintah yang terus membenahi berbagai fasilitas di daerah pinggiran dan mengubah kawasan tertinggal di perbatasan, dimana kawasan terluar harus jadi beranda depan Indonesia, bukan lagi sebagai halaman belakang yang kurang diperhatikan.[*]