Pembangunan Kawasan Perbatasan Difokuskan di 187 Kecamatan

BatasNegeri – Pemerintah terus menggenjot pembangunan di kawasan perbatasan, apalagi di era pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla. Dengan program membangun Indonesia dari pinggiran, kawasan perbatasan terus dipoles.

Bahkan menurut Kepala Badan Nasional Penge­lola Perbatasan (BNPP) yang juga Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, kini ka­wasan perbatasan tak lagi kumuh, namun sudah jadi beranda depan negara.

BNPP telah melaksanakan tang­gung jawabnya dengan membuat grand desain berupa program atau kegiatan yang kemudian diturunkan dalam kegiatan lima tahunan, yaitu Rencana Induk (Renduk) dan program tahunan yaitu rencana aksi atau Renaksi yang dijadikan panduan oleh 27 kementerian dan lembaga dan pemda setem­pat. Renduk dan Renaksi disusun berdasarkan Rencana Tata Ruang atau Rencana Zonasi Kawasan Perbatasan serta pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan kawasan pendukung di PLBN.

Fokus pembangunan dilakukan di 187 kecamatan. Itu yang menjadi lokasi prioritas yang tersebar di 41 kabu­paten dan 13 provinsi. Kemudian juga ada 10 pusat kegiatan strategis nasional atau PKSN yang terbagi di darat seperti di Aruk, Entikong, Badau, Atambua, dan Jayapura. Dan di laut, seperti di Sabang, Ranai, Sebatik, Tahuna dan Saumlaki.

BNPP yang melakukan koordinasi, integrasi, sinkro­nisasi dan siner­gitas dengan para stakeholder. Ini demi mewujudkan kawasan perba­tasan sebagai beranda depan negara. Percepatan pembangunan serta pemenuhan kebutuhan warga perbatasan merupakan tujuan terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada tahun 2017, pemerintah lewat BNPP telah menetapkan rencana pengembangan tahap kedua di 7 PLBN. Pengembangan berupa pembangunan infrastruktur pendukung pelayanan lintas batas negara dan infrastruktur pendu­kung aktivitas ekonomi masyarakat. Tidak hanya di 7 PLBN, tahun ini pemerintah tengah menyiapkan masterplan pembangunan 11 PLBN di sejumlah wilayah.

Pembangunan tidak hanya terfokus pada infrastruktur, sektor agraria juga digenjot untuk kemakmuran masyarakat perbatasan. Program pembangunan pertanian terpadu dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Barat, di Papua, dan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Program ini dilaksanakan melalui optimalisasi lahan cetak sawah dan pertanian organik.

Lahan cetak sawah di Kalbar, di antaranya tersebar di PKSN Paloh seluas 200 hektar, di PKSN Entikong 200 hektare, di Jagoi Babang 50 hek­tare, di Sekayam 190 hektare, Ke­tungau Hulu 200 hektare, Ketungau Tengah 100 hektare, Embaloh Hulu 100 hektare, di Putussibau Selatan 300 hektare, dan Putussibau Utara 359 hektare.

Dari total lahan cetak sawah seluas 1.049 hektare di Kalbar, telah menghasilkan produksi sebanyak 2.343 ton untuk kedaulatan pangan.[*]

Sumber : koran-jakarta.com