Bupati Eliaser Yentji Sunur Klaim Lembata Sebagai Kabupaten Perbatasan

Batas-Negeri – Lembata merupakan kabupaten satu pulau yang letaknya dekat sekali dengan Oekusi, wilayah enklave dari Negara Timor Leste. Itu berarti Lembata adalah kabupaten perbatasan. Untuk itu pola pembangunannya butuh intervensi yang kuat dari pemerintah pusat.

Hal ini diungkapkan Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur, dalam tatap muka dengan Menteri Perencana Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Prof. Bambang Brodjonegoro, S.E, M.UP Ph.D dan para kepala desa se-Kabupaten Lembata, di Kuma Resort, Jumat (29/3/2019).

Pertemuan itu digelar, setelah sebelumnya Menteri Bambang bersama staf didampingi Bupati dan Wakil Bupati Lembata, Thomas Ola, bersama staf, meninjau pembangunan ruas jalan negara yang baru sampai di wilayah Desa Waienga, Kecamatan Lebatukan.

Bupati Sunur mengatakan, hal-hal yang menempatkan Lembata sebagai kabupaten perbatasan adalah letak daerah ini yang di bagian timur tenggara, berbatasan langsung dengan Oekusi, Timor Leste. Selain itu, ada Pos TNI AL yang dibangun di Wulandoni, berhadapan langsubg dengan Oekusi.

“Ini merupakan bukti bahwa Lembata merupakan kabupaten perbatasan karena letaknya berhadapan dengan Oekusi. Untuk itu, Lembata butuh perhatian pemerintah pusat sebagaimana perhatian kepada kabupaten perbatasan lain di NTT ini,” ujar Bupati Sunur.

Dia mengatakan, jarak antara Lembata dengan Oekusi, lebih dekat dari Lembata ke Kota Kupang, Ibukota Propinsi NTT. Ini merupakan bukti lain, betapa Kabupaten Lembata adalah daerah tapal batas yang wilayah perbatasan lautnya masuk dalam zona ekonomi eksklusif di tanah air.

Ia berharap, mulai saat ini pemerintah pusat melalui Menteri PPN/Kepala Bappenas menaruh perhatian yang sungguh kepada daerah ini. Perhatian Bappenas itu sangat penting artinya bagi pertumbuhan dan perkembangan daerah ini dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pada saat itu, Bupati Sunur juga membeberkan pelbagai ketimpangan yang ada di daerah itu. Ketimpangan itu mulai dari infrastruktur jalan yang didominasi oleh kondisi jalan yang rusak, air bersih yang minim, akses komunikasi yang belum optimal oleh karena lemahnya jaringan telkomsel dan lainnya.

Meski ada banyak sekali ketimpangan di Lembata, tapi pihaknya gembira karena Menteri PPN, berkesempatan datang ke daerah itu. “Kedatangan Menteri PPN/Kepala Bappenas ini adalah bukti kalau Lembata bukan daerah terisolir atau daerah tertinggal. Lembata adalah kabupaten yang bisa dijangkau,” ujar Bupati Sunur disambut aplaus meriah seluruh hadirin di tempat itu.

Ia menyebutkan bahwa saat ini Lembata masuk dalam kategori sebagai salah satu daerah dengan jumlah masyarakat miskin yang cukup banyak. Tapi kemiskinan itu bukan karena masyarakat tak bisa makan minum, atau masyarakat tak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kemiskinan itu lebih pada syarat tentang rumah penduduk yang harus berlantai semen dan beberapa hal lain sesuai ketentuan WHO. “Di daerah ini masih banyak penduduk miskin. Keadaan ini hanya bisa diatasi apabila akses jalannya sudah bagus serta beberapa hal lainnya. Untuk itu kami minta dukungan pemerintah pusat melalui Menteri Bambang untuk membantu Lembata agar daerah ini bisa maju seperti daerah lainnya di Indonesia.[*]

(tribunnews.com)