Pimpinan OPM Berpangkat Mayjen Ditangkap di Perbatasan

BatasNegeri – MW (50) seorang petinggi TRWP (Tentara Revolusi West Papua) Organisasi Papua Merdeka berpangkat Mayor Jenderal, ditangkap Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI-PNG Yonif Para Raider 328/Dirgahayu, di Pos Kotis Satgas di Skow Kota Jayapura. Sang Mayjen, ditangkap bersama tujuh orang simpatisan, pada Minggu 12 Mei 2019 saat mereka melintas di Pos Kotis Satgas dari PNG.

Dansatgas Pamtas Yonif PR 328/DGH Mayor Inf Erwin Iswari mengungkapkan, penangkapan kedua kelompok ini bermula saat rombongan simpatisan TRWP tersebut melintasi Pos penjagaan Satgas.

“Mereka datang dari arah PNG menuju Jayapura, dan saat akan melewati pos penjagaan dilakukan protap pemeriksaan rutin oleh Danru jaga Provost Sertu Iwan. Dari hasil pemeriksaan ditemukan sebuah kartu identitas anggota TRWP di dalam tas yang dibawa salah satu simpatisan,” ungkap Dansatgas, Senin (19/5/2019).Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam di Pos Kotis, diketahui salah satu diantara mereka adalah tokoh penting dari TRWP berpangkat Mayor Jenderal.

“Saat kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut banyak kami temukan dokumen-dokumen kegiatan dari organisasi ini yang dilakukan di PNG seperti KTA TRWP, Laptop yang berisi video kegiatan TRWP serta dokumen tertulis lainnya. Salah satunya merupakan tokoh penting Organisasi ini sebagai penggalang dana untuk mendukung kegiatan-kegiatan organisasi mereka,” timpalnya.

Kedelapan orang tokoh dan simpatisan TRWP tersebut adalah MW (50) sebagai pimpinan rombongan, kemudian YT (40), MW (27), EW (49), HT (40), FW (46) dan BU (46). MW (50) sebagai simpatisan, dan hasil pemeriksaan diketahui mereka mengenali semua pejabat dari organisasi ini.

Dansatgas menegaskan, jika pihaknya mengamankan sebuah laptop yang berisi dokumentasi kegiatan TRWP. “Untuk data-data ini akan kami dalami kembali dengan berkoordinasi dengan satuan atas untuk ditindaklanjuti,”katanya.

Dansatgas pun mengarahkan kepada para simpatisan TRWP tersebut agar kembali kepada NKRI dan apa yang mereka lakukan selama ini salah. “Kami berikan pemahaman bahwa Papua adalah bagian Indonesia, dan Pemerintah sudah berupaya untuk memajukan Papua,” pungkasnya. (sindonews)