Butuh Ramuan Lain untuk Eliminir Gerakan Papua Merdeka

Oleh Stepi Anriani *)

BatasNegeri – 1 Juli yang diperingati sebagai ultah kelompok OPM Marvic (Markas Victoria) telah diantisipasi dengan baik oleh jajaran intelijen baik di daerah maupun pusat juga stakeholder keamanan.

Di hari yg sama Benny Wenda menyatakan pembentukan “West Papua Army” yang ia klaim sebagai gabungan tentara pembebasan Papua. Deklarasi ini dilakukan di perbatasan vanimo dan diberitakan di beberapa media nasional.

Tentunya jika dikaji dengan seksama kita tidak perlu khawatir berlebihan, Benny Wenda sepertinya melakukan hal tersebut untuk menunjukkan eksistensinya.

Kemudian apa yang dapat kita lakukan?

Pertama, pertanyaan mendasar adalah “Mengapa setelah 18 tahun Otonomi Khusus (Otsus) diberlakukan dan dana yang dikeluarkan hampir 80 Trilyun, kemudian masih ada “Gerakan Papua Merdeka” (Saya menyebut gerakan tidak membahas per kelompok maupun landasan kriminal atau separatis).

Hasil penelitian yang beberapa waktu lalu saya temukan, ternyata Otsus Papua cukup berhasil, cukup menjadi daya ungkit terbukti dengan penambahan bangunan bidang kesehatan dan pendidikan, peningkatan kemajuan Indeks Pembangunan Manusia Papua dan Papua Barat dibandingkan sebelumnya, penurunan angka kemiskinan belum lagi political will Presiden Joko Widodo yang sangat baik untuk memperhatikan Papua baik dari sisi emosional dan fisik/infrastruktur.

Lantas kemudian mengapa masih ada gerakan Papua merdeka?

Ternyata Otsus dapat mengeliminir gerakan Papua merdeka atau simpatisan Papua merdeka yang modusnya “merasa adanya ketimpangan ekonomi” namun tidak mereduksi gerakan yang modusnya “ideologi, dendam, atau politik”.

Oleh karena itu tentunya diperlukan ramuan lain. Apakah Otsus akan diperpanjang dengan pembaharuan diberbagai hal, boleh boleh saja. Atau akan ada perubahan kebijakan lainnya.

Kedua, hal yang perlu kita benahi bersama adalah, Aparat keamanan tidak bisa bergerak sendirian, TNI dan Polri sebagai ujung tombak sudah bersinergi dengan sangat baik. Sehingga stakeholder lain harus juga bersama mengisi kekosongan.

Apa contohnya?

1. Dalam rangka meng-counter deklarasi Benny Wenda kita tidak perlu marah, karena cipta kondisi dalam negeri yang baik. Ia tidak bisa melalukan deklarasi di wilayah NKRI sehingga di kandang ia sudah kalah. Namun, kita harus support Kementrian Luar Negeri, bantu diplomasi dengan berbagai konten dan ide-ide brilian.

2. Negara Internasional perlu tahu betapa kita mencintai Papua. Bisa kita dorong 100 youtuber misalnya mempublikasikan keberhasilan pembangunan pemerintah di Papua dari berbagai penjuru. Tentu saja youtuber-youtuber yang mempunyai banyak pengikut seperti Atta Halilintar atau Ria Ricis yang hampir 1 Milyar pengikutnya.

3. Video pendek atau testimoni dari turis maupun tetangga sebelah PNG juga sangat
diperlukan agar masyarakat internasional tahu betapa jauhnya kemajuan Papua (hanya 1 provinsi di Indonesia) dibandingkan negara-negara lain di Pasifik.

4. Jangan biarkan TNI dan Polri bermain sendirian. Generasi muda pecinta IT, para hacker dan cracker silahkan membantu Kementerian Kominfo atau BSSN dalam meniadakan berita-berita propaganda dari kelompok separatis.

Dalam sebuah jurnal, McGibbon menyatakan Otonomi khusus yang dijalankan oleh pemerintahan daerah yang lemah dapat memicu gerakan separatis.

Jika merujuk pada pernyataan tersebut, terdapat hubungan mengenai implementasi Otsus di daerah dengan gerakan separatis. Sehingga pemerintah daerah sangat memainkan hal penting. Perlu diingat bahwa Otonomi Khusus Papua dalam kajian awal dibentuknya berbeda dengan konsep federalisme. Artinya, tidak ada unsur “state” disana. Dengan demikian pemerintah daerah adalah kepanjangan dari pemerintah pusat dan harus selalu bersinergi.

Semoga analisa singkat ini bisa bermanfaat.

*) Penulis adalah Dosen Sekolah Tinggi Intelijen Negara(STIN) dan pengajar di Sekolah Manajemen Analisa Intelijen (SMAI) Bais TNI , peneliti serta pemerhati Papua.