NTT Dukung Visi Jokowi Bangun Wilayah Perbatasan

BatasNegeri – Percepatan pembangunan kawasan perbatasan merupakan komitmen Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Demikian diungkapkan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat dalam Sambutan tertulisnya yang dibacakan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT, Linus Lusi, S.Pd, M.Pd pada pembukaan Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Infrastruktur Pemerintahan, Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Pada Kawasan Perbatasan Antar Negara di Ramayana Hotel, Betun, Selasa (30/07/2019).

Gubernur NTT mengatakan, Pemerintah telah berkomitmen dan memgambil tindakan berupa penetapan “Nawa Cita” sebagai jalan menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.

“Komitmen pengembangan kawasan perbatasan nampak terbaca dalam Nawa Cita yang ke – 3, yaitu: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan”, kata Gubernur NTT.

Sedangkan dukungan Pemerintah Provinsi NTT, dinyatakan dalam RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023, pada misi ke-3: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan.

“Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas serta nilai manfaat infrastruktur secara adil dan merata untuk mendukung berbagai aktivitas pelayanan publik dan kelancaran berbagai aktivitas sosial ekonomi serta meningkatkan aksesibilitas ke daerah-daerah perbatasan, daerah terluar, kepulauan dan terisolir”, kata Gubernur NTT.

Pemerintah Provinsi, melalui Badan Pengelola Perbatasan diberi tugas untuk menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan;

Menetapkan rencana kebutuhan anggaran; dan Melaksanakan evaluasi dan pengawasan yang dilaksanakan oleh pelaksana teknis seauai tugas pokok masing-masing.

Gubernur NTT menambahkan, kondisi kawasan perbatasan di Povinsi NTT masih tergolong daerah tertinggal dan terbelakang, sehingga perlu percepatan pembangunan serta penanganan yang terkoordinir dan sinergis antar berbagai sektor maupun antar tingkat pemerinthan, karena kawasan Perbatasan merupakan Beranda Terdepan NKRI.

Rapat koordinasi ini dibuka oleh Sekda Malaka, Donatus Bere, SH atas nama Bupati Malaka, sekaligus pemateri dan dihadiri oleh Asisten 1 Setda Malaka, Zakharias Nahak, Asisten 3 Setda Malaka, Yos Parera, Pimpinan Dinas Teknis dan Camat serta Kepala Desa wilayah Perbatasan dua Kabupaten, yakni Belu dan Malaka.[*]

likurai.online