Pindah Ibu Kota Negara, Masyarakat Perbatasan Merasa Diuntungkan

BatasNegeri – Kepala Biro Pengelolaan Negara Perbatasan Setprov Kalimantan Utara Samuel ST Padan, turut menyambut baik ditetapkannya Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota negara yang baru republik ini.

Samuel yang notabene adalah putra Krayan dan pernah menjabat Camat di Krayan, Kabupaten Nunukan mengakui tidak pernah terpikirkan Ibu Kota Negara bakal pindah di Kalimantan Timur atau Ibu Kota Indonesia di Kaltim.

“Selama ini kita anggapnya bakal di Kalimantan Tengah. Dengan pindahnya di Kalimantan Timur, ini menjadi sejarah yang luar biasa. Memang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya,” kata Samuel ST Padan saat disua Tribunkaltim.co, Kamis (29/8/2019) di Lantai 3 Kantor Gubernur Kalimantan Utara.

Walau tidak di Kalimantan Utara, namun sedikit banyaknya ibu kota negara di Kalimantan Timur juga akan berimbas positif bagi Kalimantan Utara dan provinsi di Kalimantan secara umum.

Paling tidak sebutnya, persoalan konektivitas antar daerah bakal makin diperhatikan pemerintah (pusat), khususnya konektivitas daerah-daerah perbatasan dengan daerah perkotaan di Kalimantan.

“Untuk ke arah Utara ini, konektivitas dari Balikpapan, Samarinda, tentu akan nyambung ke Mahakam Ulu, lalu akan masuk sampai ke Apau Kayan (Malinau).

Dari Apau Kayan, nyambung ke Malinau, kemudian masuk ke Krayan. Dari Krayan tentu akan dikoneksikan ke Serawak. Begitu juga aksesibilitas ke dari Long Nawang (Malinau) ke Sarawak, hingga tembus Sungai Ular di Seimanggaris (Nunukan). Jalur Sebatik-Tawau juga akan kena imbas positif,” ujarnya.

Samuel meyakini, pemerintah tidak akan tinggal diam dalam rangka pemenuhan dan peningkatan aksesibilitas daerah-daerah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimatan Utara itu termasuk daerah perbatasan hingga di Kalimantan Barat.

Apalagi lanjutnya, rencana pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Long Midan dan Sei Pancang, serta PLBN Long Nawang tentu akan menjadi pertimbangan pentingnya membangun koneksi antar wilayah di Kalimantan.

“Jadi dampak aksesibilitasnya itu akan terasa. Tentu pemerintah akan memperhatikan betul konektivitas daerah-daerah ini, trans Kalimantan,” ujarnya.

Samuel ST Padan mengungkapkan, Kota Tarakan juga terbuka peluang menjadi pelabuhan ekspor yang lebih besar karena posisinya yang langsung berhadapan dengan Samudera Pasifik.

Utamanya untuk tujuan ekspor ke Jepang, China, Korea, serta negara-negara di Asia Tenggara seperti Filiphina, Thailand, Malaysia, dan Brunai Darusalam.

“Apa yang kita kerjakan sekarang di Kalimantan Utara yaitu sedang menggarap percepatan PLBN, tentu akan terkait dengan isu konektivitas antara daerah-daerah yang dekat dengan ibu kota negara, termasuk konektivitas dengan negara-negara tetangga melalui pintu lintas batas antar negara,” ujarnya.

“Jadi sebenarnya kita di Kalimantan Utara memegang peranan penting ke depan.

Bahkan ke depan perlu dilakukan percepatan pembangunan seiring dengan pembangunan ibu kota negara.

Jadi kita sebagai masyarakat perbatasan, sangat mendukung kehadiran ibu kota negara di Kalimantan.

Sejak di Jakarta pun Pak Jokowi sudah sangat memperhatikan perbatasan, apalagi jika ibu kota pindah ke Kalimantan,” tambahnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)Kalimantan Utara Andi Santiaji mengungkapkan kepada Tribunkaltim.co, sektor pertanian Kalimantan Utara akan dipaparkan dalam focus group discussion (FGD) strategi pengembangan kawasan penyangga pangan Ibu Kota Negara RI di Balikpapan.

Acara akan dilangsungkan pada Jumat 30 Agustus hingga Sabtu 31 Agustus 2019 esok.

FGD tersebut lanjutnya dilakukan dalam rangka penyusunan grand design pembangunan pertanian penyangga pangan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur.

Dan Kalimantan Utara ditegaskan Andi Santiaji siap menjadi penyangga pangan Ibu Kota Negara RI, tidak hanya secara jangka pendek, melainkan jangka panjang ke depan.

Berdasarkan hitungan Badan Pusat Statistik (BPS)Kalimantan Utara sebut Andi Santiaji, luas panen padi diKalimantan Utara periode Januari-September 2018 sebesar 11,12 ribu hektare.

Rentan waktu itu, produksi padi sudah mencapai 34,85 ribu ton gabah kering giling (GKG).

Hingga Desember 2018 luasnya mencapai 14,13 ribu hektare, dengan produksi mencapai 45,32 ton GKG.

“Tahun ini kita coba terus lakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dan ekstensifikasi untuk bisa tetap survive dan pada gilirannya akan surplus dan bisa menjadi penunjang pangan bagi daerah tetangga, utamanya di ibu kota negara ke depan,” sebut Andi Santiaji, Kamis (29/8/2019).

Andi Santiaji mengungkapkan, melalui Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 472/Kpts/RC.040/6/2018, Kalimantan Utarajuga ditetapkan sebagai lokasi Kawasan Pertanian Nasional.

Dalam Keputusan Menteri tersebut, komoditas prioritas tanaman pangan berupa padi difokuskan di Bulungan dan Nunukan.

Adapun komoditas prioritas holtikultura di Kalimantan Utara, ada tanaman cabai yang juga difokuskan di daerah Bulungan, Nunukan, dan Tarakan.

Sedang Bawang merah juga difokuskan di tiga daerah itu.

Pengembangan Perkebunan Kalimantan Utara

Selanjutnya komoditas prioritas perkebunan nasional di Kalimantan Utara, difokuskan pada tenaman pisang di Kabupaten Nunukan dan buah durian di Bulungan dan Nunukan.

Adapun komoditas prioritas petenakan, hanya mencakup sapi potong yang fokus pengembangannya di tiga daerah yakni Bulungan, Nunukan, dan Tarakan.

Hadirnya Keputusan Menteri tersebut, pengembangan pola pertanian dilakukan berbasis korporasi petani. Yang mana dalam pelaksanannya nanti, terdapat beberapa perhatian sasaran utama yang akan menunjang pemenuhan kawasan pertanian nasional.

Indikator-indikator pengembangannya, mencakup komoditas itu sendiri, luas lahan, produktivitas, pasca panen, pengolahan, dan pemasaran.

“Itu semua masuk dalam masterplan kita. Lokasi pertanian berbasis korporasi petani itu yang akan menjadi acuan dalam merencanakan keterpaduan program, kegiatan, dan anggaran nantinya. Saat ini prosesnya masih dalam tahap inventarisasi lahan di kabupaten/kota,” ujarnya.

Tahun depan pula atau 2020, Kalimantan Utara mendapatkan alokasi pencetakan sawah seluas 4.000 hektare melalui program SERASI (Selamatkan Rawa, Sejahterakan Petani) dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Optimalisasi lahan rawa itu di bagi ke tiga daerah. Bulungan mendapatkan alokasi sebanyak 3.000 hektare.

Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau mendapatkan alokasi masing-masing 500 hektare. Sehingga totalnya 1.000 hektare.

Pencetakan sawah baru juga tiap tahun dilaksanakan. Misalnya di Bulungan tahun ini tengah digarap pencetakan sawah baru seluas 300 hektare yang dikerjasamakan dengan TNI.

Andi mengungkapkan, Pemprov dan Pemkab juga tengah memperjuangkan beberapa legalitas lahan pertanian untuk bisa dikembangkan, seperti di Kabupaten Nunukan.

“Karena ada beberapa Kawasan yang bertentangan dengan RTRW setempat. Kita harapkan Kawasan-kawasan pertanian di daerah bisa sesuai dengan RTRW agar bisa dikembangkan lebih jauh,” ujarnya.

Untuk diketahui, dalam FGD Strategi Pengembangan Kawasan Pertanian Penyangga Ibu Kota Negara di Balikpapan esok, seluruh Kepala Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota turut diundang hadir.

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Gran Senyiur itu akan dihadiri Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri ESDM Ignasius Jonan, serta sejumlah anggota DPR RI.

“IsnyaAllah, saya akan hadir, dan mewakili Pak Gubernur, kami akan memaparkan pertanian Kalimantan Utara. Pada intinya, kita harus siap, jika ditunjuk sebagai salah satu daerah penyangga pangan ibu kota negara. Karena ke depan, tentu akan cukup banyak pertambahan penduduk di ibu kota negara, utamanya dari kalangan aparatur sipil negara,” ujarnya. (tribunnews)