BNPP Berkomitmen Perkuat Aparatur Kecamatan Perbatasan

BatasNegeri – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) berkomitmen membangun kecamatan-kecamatan perbatasan negara pada tahun 2020-2024.

Komitmen tersebut ditandai dengan digelarnya Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan di Kawasan Perbatasan Negara (Rakor Camat) 2019, di Royal Kuningan Hotel, Jakarta, Senin (25/11/2019).

Bersama Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP Tito Karnavian, rakor ini dihadiri oleh 400 peserta yang di antaranya adalah kepala badan atau bagian baik provinsi maupun kabupaten/kota yang menangani kawasan perbatasan negara. Tak hanya itu, camat di kawasan ini maupun pejabat pada kementerian atau lembaga terkait juga turut hadir.

Rakor ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan terkait arah kebijakan Pemerintah Kabinet Indonesia Maju 2020-2024. Tak hanya itu, tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum maupun camat dalam pengawasan Custom, Immigration, Quarantine (CIQ) sesuai amanat PP No. 17 tahun 2018 Pasal 12 juga dibahas.

Tito Karnavian menyampaikan kegiatan ini dilaksanakan sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membangun Indonesia dari pinggiran dan mencegah terjadinya urbanisasi. Selain itu, penguatan perbatasan juga dapat mencegah kriminalitas lintas negara.

“Tujuan lain membuat perbatasan ini menjadi buffer zone, bumper negara kita karena perbatasan kita yang luas ini harus diperkuat. Kalau masyarakat kuat dan pembangunan terjadi, kriminalitas, kejahatan lintas batas, imigrasi gelap masuk-keluar, penyelundupan barang, narkotika dan terorisme bisa diatasi,” ujarnya.

Ia juga menilai keberadaan camat patut diperkuat karena merupakan bagian penting dari pemerintah sebagai ujung tombak dan langsung berhadapan dengan masyarakat perbatasan.

Untuk mendorong pembangunan ini, Tito juga mengharapkan adanya kerjasama dan sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Ia pun berharap para bupati dan gubernur di kecamatan perbatasan memprioritaskan pembangunan di kawasan ini sebelum kecamatan non-perbatasan.

Adapun Plt Sekretaris BNPP, Suhajar Diantoro, mengatakan pembangunan perbatasan ini adalah tugas bersama sesuai dengan yang diikrarkan para pembangun bangsa. Ia menyatakan hal ini dapat dilakukan dengan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali bagi mereka yang berada di perbatasan.[*]

BERITASATU