Mendagri Sampaikan Komitmen Jokowi Bangun Daerah Perbatasan

BatasNegeri – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengadakan dua rapat koordinasi (rakor). Pertama, Rakor Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan di Kawasan Perbatasan Negara. Kedua, Rakor Pembangunan Kawasan Perbatasan.

Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tito Karnavian menegaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomitmen untuk membangun daerah pinggiran.

“Bapak Presiden sudah menyampaikan, membangun dari pinggiran. Tujuannya untuk mencegah urbanisasi, pemerataan pembangunan, tidak hanya di kota-kota atau daerah-daerah yang sudah terbangun seperti Jawa, tapi juga daerah perbatasan,” kata Tito.

Hal itu disampaikan Tito usai membuka rakor di Jakarta, Senin (25/11/2019). Menurut Tito, perbatasan akan dibuat menjadi bemper negara. Perbatasan Indonesia yang begitu luas, lanjut Tito, sudah sepatutnya diperkuat.

“Kalau masyarakatnya kuat, pembangunan terjadi di sana, maka kejahatan-kejahatan lintas batas, imigran gelap masuk dan keluar itu bisa diatasi. Penyelundupan barang, narkotik, bahan peledak, terorisme bisa diatasi,” tegas Tito.

Tito menambahkan, karantina flora dan fauna yang ke luar maupun maupun masuk ke Indonesia harus dicermati. Sebab, dapat mengancam kelestarian lingkungan. “Siapa yang menjadi ujung tombak. Kita melihat selain kepala desa, juga adalah para camat,” ucap Tito.

“Kenapa bukan bupati? Bupati iya, tapi bupati kan mungkin sibuk. Tapi kalau camat ini langsung. Berada pada garis depan. Camat-camat punya otoritas, kewenangan, kedekatan hubungan dengan masyarakatnya, dan mereka yang bisa paling lama di situ.”

Menurut Tito, sumber daya angggaran dan sumber daya manusia (SDM) di perbatasan memang terbilang minim. Terkait SDM, lanjut Tito, pemerintah telah menyiapkan badan untuk pelatihan.

“Di daerah-daerah terpencil yang kita anggap SDM agak kurang, kita beri bantuan untuk melatih ilmu di bidang pemerintahan, atau bidang-bidang yang dianggap tepat. Entrepeneurship misalnya,” ujar Tito.

Soal anggaran, Tito menekankan perlunya kerja sama dan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda). Setiap kepala daerah, masih kata Tito, harus menganggarkan untuk membangun daerah perbatasan.

“Satu kabupaten ada kecamatan perbatasran, ada yang bukan. Nah yang perbatasan ini kita minta berikan prioritas. Kemudian pusat kan kementerian banyak program untuk daerah tertinggal, perbatasan,” ungkap Tito.

Seluruh program pusat dan daerah itu, menurut Tito, harus disinergikan. BNPP nanti menyiapkan peta jalan selama lima tahun ke depan. Tito menambahkan, BNPP juga akan menyerap aspirasi dari bawah.

“Para camat juga menyampaikan. ‘Daerah kami bagusnya pariwisata, daerah kami bagusnya dikelola tambangnya, daerah kami SDM kurang, maka perlu pendidikan vokasi. Silakan sampaikan ide masing-masing,” ucap Tito.

“Setelah itu kita menampung dan berusaha mensinkronkan dan membuat planning (rencana) selama lima tahun sampai 2024. Tahun 2020, lokasi mana prioritas. Misalnya katakan daerah perbatasan Papua dulu. Di Kalimantan berapa? Di Timor.”

Setelah itu, menurut Tito, seluruh pihak harus membantu dan saling mendukung. “Kita ‘serang’ ramai-ramai dengan kementerian dan daerah. Memberikan anggaran dan buat program, sehingga (perbatasan) menjadi berkembang dan hidup,” kata Tito. (beritasatu)