Klaim China dan Nawacita Jokowi di Natuna

Ada anggapan bahwa klaim China atas perairan Natuna beberapa waktu lalu lantaran pembangunan oleh Pemerintah kurang menyentuh wilayah ini. Anggapan itu tidak seluruhnya salah.

Natuna memang belum digarap secara intens sebagaimana wilayah perbatasan di Papua, Kalimantan dan NTT, namun tak berarti Natuna diabaikan. Karena faktanya, Pemerintah masih terus membangun sejumlah infrastruktur di kawasan perbatasan maupun di pulau-pulau terdepan Nusantara, termasuk di Kabupaten Natuna.

Pada era kepemimpinan SBY, Pemerintah telah membangun beberapa infrastruktur di Kabupaten Natuna. Hasil pembangunan itu kemudian dilanjutkan di era Presiden Jokowi.

Beberapa di antaranya, adalah pembangunan pengaman pantai untuk melindungi garis pantai terluar di Natuna dari abrasi. Pembangunannya terbagi menjadi empat lokasi (pantai) 4 km, yakni di Pantai Air Payang sepanjang 1.337 meter (tahun 2010), Pantai Air Asuk sepanjang 1.300 meter (2011), Pantai Sekatung sepanjang 540 meter (2012), dan Pantai Air Papan sepanjang 879 meter (2013).

Media lokal kepri.wartakepri.co.id memberitakan, tahun 2007 Pemerintah membangun Bendungan Tapau di Desa Air Lengit, Kecamatan Bunguran Tengah, yang dilanjutkan dengan pembangunan saluran irigasi primer di daerah irigasi (DI) Tapau tahun 2008.

Melansir laman pu.go.id, Jumat (10/1/2020), untuk mengoptimalkan pemanfaatan Bendungan Tapau, tahun 2018 saluran irigasi primer di DI Tapau diperpanjang hingga 10 Km (Tapau Kiri) dan 10,07 Km (Tapau Kanan) dengan potensi sawah yang diairi lebih dari 600 hektare.

Tahun 2018 Pemerintah merampungkan pembangunan Bendungan Kelarik di Kecamatan Bunguran Utara.  Bendungan ini memiliki fungsi ganda, yakni sebagai sarana irigasi dan sarana air bersih untuk masyarakat.

Dalam kurun waktu yang sama, di Kecamatan Bunguran Timur juga dibangun Embung Sebayar sebagai sumber utama air baku Pulau Natuna.

Pembangunan infrastruktur kelautan juga terus digalakan di wilayah Natuna. Sejak tahun 2015 Pemerintah membangun Pelabuhan Roro di Ranai, Natuna agar transportasi laut dari Natuna bisa terhubung dengan Subi, Midai, Serasan dan Pulau Laut.

“Di sana  sedang dibangun pelabuhan juga. Dan itu diprioritaskan untuk Roro juga untuk skala daerah. Midai ke Ranai, Subi ke Serasan menuju Ranai, jadi seperti itu,” ungkat Sekretaris Dishubkominfo Natuna, M. Amin sebagaimana dirilis  tribunbatam.id medio September 2015.

PLN juga terus menambah pasokan listrik ke wilayah Natuna. Listrik bertenaga diesel sebesar 9.500 killo Watt (kW) telah dipasok ke tiga lokasi yaitu tahun 2015 di Ranai sebesar 4 ribu (kW), tahun 2018 di Pian Tengah 5 ribu kW dan Klarik 500 kW. Dengan adanya pasokan listrik itu, setidaknya ada tujuh perusahaan cool storage yang sudah dibangun di Natuna sebagai perusahaan penyimpanan dan pengolahan ikan hasil tangkapan nelayan.

Walaupun belum maksimal, semua hasil pembangunan Pemerintah di wilayah Natuna tentu harus diapresiasi. Semoga insiden klaim kepemilikan China atas perairan Natuna menjadi momentum bagi bangsa dan Pemerintah Indonesia untuk menambah energi baru membangun Natuna.

Rencana Pemerintah melibatkan investor Jepang dan pihak ketiga lainnya untuk berinvestasi di Natuna kiranya segera diwujudkan agar geliat ekonomi  semakin meningkat di serambi depan NKRI itu.[*]