Petani Tidak Boleh Miskin Lagi

Pengamat Pertanian yang juga Ketua Harian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat, Entang Sastraatmaja mendukung upaya Kementerian Pertanian (Kementan) dalam menempatkan posisi penyuluh sebagai garda utama kebangkitan pertanian Indonesia. Hal ini ditandai dengan hadirnya Komando Startegi Pembangunan Pertanian (Kostratani) yang ada di setiap Kecamatan.

Kata Entang, langkah tersebut merupakan langkah nyata dalam menguatkan program pemerintah terkait penurunan penduduk miskin dan ketimpangan pendapatan.

“Perang melawan kemiskinan harus dirumuskan secara multisektor. Program dan kegiatannya harus dikemas dalam bentuk gerakan. Yang terpenting harus dicari juga inovasi penggarapanya dengan model kolaborasi para pihak. Disinilah saya melihat ada semangat baru dari Pak Mentan SYL untuk lebih memartabatkan para penyuluh pertanian,” ujar Entang, Rabu (22/1/2020).

Menurut Entang, grand design Kostratani yang digagas Mentan Syahrul Yasin Limpo melalui revitalisasi Balai Penyuluh Pertanian (BPP) perlu mendapat dukungan dan apresiasi dari semua pihak. Kostratani, kata Entang, memberi harapan baru dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan petani.

“Saya sangat mendukung karena grand desainnya sudah dirumuskan secara cerdas. Pendekatannya adalah sebuah gerakan yang komprehensif guna mempercepat terwujudnya kesejahtetaan petani. Saya berharap, kehadiran Konstratani diiringin dengan hadirnya Kelembagaan bisnis tani atau agripreuner,” katanya.

Meski demikian, lanjut Entang, kelembagaan ini perlu diawasi secara ketat untuk menghindari adanya politisasi kemiskinan. Lembaga tersebut harus menjadi prime mover dalam menjawab kebutuhan pangan yang lahir dari semangat para petani.

“Saya kira akan jauh lebih bagus jika poktan dan gapoktan juga direvitalisasi. Sebab perang melawan kemiskinan itu tidak cukup dengan diberikannya hibah atau bansos. Namun harus dilengkapi dengan kegiatan penyuluhan pertanian, yang spiritnya adalah pendidikan non formal bagi petani. Langkahnya bisa lewat pembelajaran, pemberdayaan atau pemartabatan,” katanya.
Entang merasa yakin jika semua perubahan ini bisa dilakukan melalui tangan dingin Syahrul, yang memiliki pengalaman segudang di dunia birokrasi. Pengalaman Syahrul diharapakan mampu membawa pertanian ke posisi paling tinggi di semua sektor yang ada

“Sebagai birokrat yang mencintai pertanian, pak Syahrul pasti paham betul bahwa urusan pertanian bukan hanya sekedar meningkatkan produksi, tetapi juga soal meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarganya. Tugas ini mestinya diwujudkan lewat penyuluh pertanian yang dikemas sesuai perkembangan jaman,” katanya.

Sekedar diketahui, jumlah penduduk miskin di Indonesia terus berangsur turun sejak tahun 2013. Angka dipastikan melalui data BPS, dimana penduduk miskin pada saat itu mencapai 11,36 persen atau 28,17 juta jiwa, sedangkan pada maret 2018, angkanya turun menjadi 9,41 persen atau 25,14 juta jiwa. Adapun data terbaru yang dirilis pada, 15 Januari 2020, jumlah penduduk miskin pada September 2019 turun lagi menjadi 9,22 persen.

Terkait hal ini, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, Kementerian Pertanian, Kuntoro Boga Andri menyampaikan bahwa menurunya jumlah penduduk miskin tersebut tidak terlepas dari kontribusi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan.

Menurunnya, jumlah penduduk miskin juga diikuti oleh menurunnya tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat, khususnya di perdesaan yang ditandai oleh menurunnya Indek Gini Ratio.

“Pada September 2013, Gini ratio kita sekitar 0,324. Angka ini terus menurun, bahkan hingga September 2018 menjadi 0,319. Kemudian pada Maret 2019 pemerataan pendapatan di pedesaan juga kembali membaik yang ditandai menurunnya Gini Ratio sebesar 0,317. Pada akhir 2019, ketimpangan pendapatan masyarakat di perdesaan juga turun, dengan Gini Ratio sebesar 0,315,” katanya.

Kuntoro mengatakan, dalam upaya mempercepat menurunnya jumlah penduduk miskin dan ketimpangan pendapatan di perdesaan, Kementan dibawah komando Menteri Syahrul Yasin Limpo terus membuat terobosan baru, diantaranya dengan membentuk Komando Strategis Pertanian (Kostra Tani) yang sudah menggunakan sistem IT dan AI (artificial intelegent) secara massive.

“Pemerintah juga menyediakan KUR sebagai tulang punggung pembiayaan pertanian ke depan. Juga semua kegiatan pembangunan pertanian di daerah yang dikoordinasi Kostratani akan dapat dipantau secara langsung melalui Agriculture War Room (AWR) yang ada di Kementan,” tandasnya.

detik.com