DPRD Kaltara Desak Porgram Pembangunan Perbatasan Harus Segera di Sampaikan Ke Pemerintah Pusat

Ketua Komisi I DPRD Kaltara, Syarwani menyampaikan, isu perbatasan yang masuk dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021, harus bisa segera dikoordinasikan jajaran eksekutif Pemprov Kaltara dengan pemerintah pusat.

“Kami dari Komisi I mendorong agar program dan kegiatan yang menyangkut isu perbatasan di rancangan RKPD 2021 untuk bisa segera dikoordinasikan kepada pemerintah pusat,” kata Syarwani saat menghadiri Agenda Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, Senin (10/2/2020).

Disampaikan Syarwani, langkah cepat diperlukan karena mengingat kewenangan perbatasan berada di pusat. Sehingga dengan membangun koordinasi dari jauh hari, bisa memperbesar peluang dipenuhinya apa yang menjadi permintaan dari Pemprov Kaltara.

“Jadi kita berharap agar peluang perhatian dari pusat ini sangat besar terhadap program dan kegiatan yang telah direncanakan,” tambah Syarwani.

Pada kesempatan tersebut, Syarwani menilai, bahwa Kaltara patut berbangga dengan terus ditingkatkannya pembangunan di wilayah perbatasan. Menurutnya, hal ini patut untuk terus dipertahankan karena masih ada sebagian wilayah yang masih membutuhkan perhatian serupa.

“Kita harus memastikan bahwa tema Kaltara Mandiri, Aman dan Damai di 2021 ini bisa merata di seluruh wilayah. Tidak hanya perkotaan saja, melainkan juga perdesaan yang berada di wilayah perbatasan dan pedalaman,” tutup Syarwani.[*]

korankaltara