15 Januari 2025

batasnegeri.com

Membangun Indonesia dari Pinggiran

Bakmala Perketat Pengawasan di Perbatasan

Badan Keamanan Laut (Bakamla) Zona Maritim Tengah mengikuti penguatan kapasitas personel TNI/Polri dan instansi terkait dalam rangka mendukung penanggulangan terorisme di wilayah perbatasan dan pulau terluar.

Irjen Pol Budiono Sandi, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT mengatakan, wilayah Sulut merupakan salah satu wilayah rawan dalam perlintasan barang maupun pelaku terorisme.

“Ini terjadi karena wilayah ini berbatasan langsung dengan Filipina. Dimana jaringan teroris di wilayah perbatasan ini di antaranya kelompok-kelompok teror yang bekerja sama dengan Abu Sayyaf, Maute dan Jamaah Islamiyah sejak kekalahan ISIS di Irak dan Suriah,” tutur Budiono, Kamis (12/4/2020).

Menurutnya, mereka mulai memindahkan pusat aktivitasnya ke berbagai wilayah, salah satunya adalah Marawi, Filipina Selata. Terkait pelaksanaan penanggulangan terorisme di laut tersebut, Bakamla Zona Maritim Tengah melaksanakan patroli secara berkala dengan melibatkan unsur kapal patroli sebanyak dua unit yang beroperasi di wilayah perairan Laut Sulawesi hingga ke selat Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Selain itu juga, pertukaran informasi lintas instansi terkait dilakukan untuk mengatisipasi kegiatan ilegal fishing yang juga berpotensi menyelundupkan benda mencurigakan maupun senjata api dari perairan Filipina Selatan,” paparnya.

Menurut Kabid Operasi, Kolonel Bakamla Ahmad Muharam mengatakan, garis besar kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia adalah menyeimbangkan pendekatan lunak (soft approach) dan keras (hard apporoach).

“Dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2018, pendekatan lunak difokuskan pada upaya pencegahan yang dilaksanakan melalui kesiapsiagaan nasional, deradikalisasi dan kontra radikalisasi,” tuturnya.

Dia menambahkan, perlunya dilakukan peningkatan koordinasi yang ketat dan sinergi antar pemegang kebijakan (stakeholder) terkait penanganan terorisme yakni, antara aparat yang berwenang di darat dan aparat yang berwenang di laut.

“Itu untuk meminimalisir bentuk kejadian dan ancaman terorisme di laut baik dalam bentuk penculikan-penculikan yang kerap terjadi dilakukan oleh Abu Sayyaf Group (ASG) maupun jalur perlintasan para pelaku terorisme melalui jalur laut,” tandasnya.[*]

sindonews