Waspada Episentrum Covid-19

BatasNegeri – Penambahan kasus baru Covid-19 di Indonesia pada Kamis (21/5) mencatat rekor tertinggi. Dalam 24 jam, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mencatat tambahan 973 kasus positif Covid-19, sehingga totalnya ada 20.162 warga yang terinfeksi. Tambahan kasus baru itu melonjak 40% dari kenaikan kasus harian sehari sebelumnya

Hal yang perlu mendapat perhatian adalah Provinsi Jawa Timur (Jatim) yang tambahan kasus baru positif Covid-19 mencapai 502 kasus pada Kamis (21/5). Jumlah ini melonjak 320% dari tambahan kasus baru yang tercatat sehari sebelumnya. Jumlah 502 kasus itu juga menjadi tambahan kasus baru terbanyak dalam sehari yang terjadi di satu provinsi. Sebelumnya, tambahan kasus harian terbanyak tercatat di DKI Jakarta, yakni sebanyak 236 kasus pada 9 April lalu. Sedangkan di Jatim, tambahan kasus baru terbanyak sebelumnya sebanyak 184 kasus pada 16 Mei.

Dengan tambahan 502 kasus tersebut, jumlah kasus Covid-19 di Jatim menjadi 2.998, terbanyak kedua setelah DKI Jakarta yang mencapai 6.301 kasus. Namun, proporsi kasus positif di Jatim terhadap total kasus Covid-19 di seluruh Indonesia membesar kurang dari sepekan terakhir. Per akhir pekan lalu, jumlah kasus di Jatim 12,3%, per Kamis (21/5) kemarin bertambah menjadi 14,8% dari total kasus nasional. Sebaliknya, proporsi kasus Covid-19 di Jakarta terus menurun dari 34,3% menjadi 31,3% dalam periode yang sama.

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa Jatim kini menjelma menjadi episentrum baru penyebaran Covid-19 di Tanah Air. Oleh karenanya, perlu upaya ekstra baik pemerintah pusat melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Pemprov Jatim, maupun pemerintah kota dan kabupaten di Jatim untuk menekan penambahan kasus baru. Sebab, apa yang terjadi di Jatim berkebalikan dengan wilayah lain, di mana pada saat ini mulai menunjukkan perlambatan penambahan kasus baru.

Penanganan pandemi Covid-19 di Jatim harus diakui belum maksimal. Saat ini, Provinsi Jatim belum menerapkan status pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Dari 38 kabupaten dan kota di Jatim, hanya enam yang menerapkan PSBB, yakni Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, dan wilayah Malang Raya (Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu).

Meskipun bukan satu-satunya faktor penekan kasus baru, penerapan PSBB sebenarnya patut dipertimbangkan untuk diberlakukan di Jatim. Kita bisa membandingkan dengan DKI Jakarta dan Jawa Barat (Jabar) yang karakteristiknya mirip dengan Jatim. Ketiga provinsi itu memiliki tingkat migrasi demografi yang cukup tinggi, mengingat ketiganya menjadi lokomotif perekonomian di Jawa dan di Indonesia.

Dalam konteks Covid-19, ketiga provinsi itu menjadi tiga besar jumlah kasus terbanyak. Yang membedakan, DKI Jakarta dan Jabar memilih menerapkan PSBB, dan terbukti efektif menekan kasus baru. Jabar yang menempati peringkat kedua hingga akhir April lalu, kini disalip Jatim. Sama seperti DKI, proporsi kasus di Jabar terhadap total kasus nasional juga menurun dari 10% pada akhir April lalu menjadi 9,4% pada akhir pekan lalu.

Dilihat dari indikator Covid lain, Jatim juga tercatat belum menunjukkan pencapaian yang maksimal. Tingkat kesembuhan kasus Covid-19 sebesar 13% dibandingkan total kasus di Jatim. Rasio itu jauh di bawah tingkat kesembuhan nasional yang mencapai 23%. Demikian pula pada indikator tingkat kematian akibat Covid-19 di Jatim yang mencapai 8% dari total kasus setempat, ternyata di atas rasio nasional yang sebesar 6,3%.

Dari indikator tersebut, kita berharap dalam waktu dekat ada upaya luar biasa yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah. Masyarakat Jatim juga perlu menyadari ancaman ini, sehingga benar-benar menaati aturan protokol kesehatan, terutama tidak beraktivitas di luar rumah. Apalagi Hari Raya Idulfitri sudah di depan mata, perlu kesadaran yang ekstratinggi dan pengawasan yang sangat ketat dari aparat.

Lonjakan kasus di Jatim harus menjadi yang terakhir, sehingga tidak muncul episentrum-episentrum baru penyebaran Covid-19. Lonjakan kasus baru harus bisa ditekan semaksimal mungkin di semua wilayah, sehingga fokus pemerintah ke depan adalah menyiapkan masyarakat untuk dapat beraktivitas kembali dengan tatanan kehidupan baru (new normal) agar terhindar dari risiko terinfeksi virus yang mematikan ini. (BERITASATU)