Jokowi: Jangan Main-Main Dengan Anggaran

BatasNegeri – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah tidak main-main dalam hal pelaksanakan akuntabilitas. Kalau ada yang tetap bandel melakukan korupsi atau mens rea, maka ia tidak segan-segan menindak pejabat atau aparat pemerintah secara hukum.

“Saya ingin tegaskan bahwa pemerintah tidak main-main dalam hal akuntabilitas. Tapi kalau ada yang masih bandel, kalau ada niat untuk korupsi, ada mens rea, maka silakan bapak ibu digigit dengan keras,” kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah yang dilakukan secara virtual melalui video conference di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/6/2020).

Ia secara tegas menyatakan bahwa uang negara harus diselamatkan dan kepercayaan rakyat harus terus dijaga dengan baik. Oleh sebab itu, apabila terdapat potensi masalah di lapangan, jajaran penegak hukum harus memberikan peringatan sehingga aparat pemerintah bersangkutan tidak terperosok ke dalam kubangan korupsi.

“Harus dibangun peringatan dini (early warning system), perkuat tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel. Tugas bapak/ibu/saudara para penegak hukum, Kepolisian, Kejaksaan, KPK, penyidik, dan pegawai negeri sipil adalah menegakkan hukum,” katanya.

Di sisi lain, Presiden Jokowi juga mengingatkan bahwa jajaran penegak hukum untuk mengedepankan aspek pencegahan, lebih proaktif, dan tidak menunggu hingga terjadi masalah dalam penggunaan penggunaan anggaran penanganan Covid-19 yang nilainya mencapai Rp 677,2 triliun. “Aspek pencegahan harus lebih dikedepankan. Kita semuanya harus lebih proaktif. Jangan menunggu terjadinya masalah. Jangan menunggu sampai terjadinya masalah,” katanya.

Presiden Jokowi juga mengingatkan bahwa jajaran penegak hukum tidak asal menjerat aparat dan pejabat pemerintah. “Tetapi juga saya ingatkan jangan menggigit orang yang tidak salah. Jangan menggigit yang tidak ada mens rea, juga jangan menebarkan ketakutan kepada para pelaksana dalam menjalankan tugasnya,” kata dia.

Disebutkan, BPKP, Inspektorat, dan LKPP adalah aparat internal pemerintah yang harus fokus dalam aspek pencegahan dan perbaikan tata kelola. Selain itu, institusi tersebut juga menjalin kerja sama dan bersinergi secara positif dengan lembaga-lembaga pemeriksa eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan institusi penegak hukum seperti, Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Dengan sinergi dan sekaligus check and balances antarlembaga dan dukungan seluruh rakyat Indonesia, saya yakin kita bisa bekerja lebih baik menangani semua masalah dan tantangan dengan lebih cepat dan bangkit melangkah maju mengawal agenda-agenda besar penting untuk bangsa menuju ke sebuah Indonesia maju,” kata Presiden Jokowi. (beritasatu)