8 November 2024

batasnegeri.com

Membangun Indonesia dari Pinggiran

Kebijakan Fiskal 2021 untuk Percepat Pemulihan Ekonomi

BatasNegeri – Kondisi ekonomi Indonesia pada 2020 ini sangat tertekan akibat pandemi Covid-19. Pada skenario berat, ekonomi Indonesia diproyeksikan hanya tumbuh 2,3%, sementara pada skenario sangat berat bisa minus 0,4%. Karenanya, fokus dari Kebijakan fiskal 2021 adalah pemulihan dan penguatan fondasi ekonomi.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyampaikan, untuk memberikan respon secara menyeluruh dan berkelanjutan atas dampak negatif dari Covid-19, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2021 didesain agar di tahun 2021 APBN tetap mampu menjadi instrumen untuk melindungi masyarakat yang paling terdampak, memperkuat ekonomi domestik, dan pemulihan kesehatan serta ekonomi nasional.

Melalui KEM PPKF 2021, lanjut Febrio, pemerintah memanfaatkan momentum perubahan akibat Covid-19, seperti fokus belanja untuk program prioritas, dan melakukan reformasi keuangan negara secara menyeluruh. Dengan perspektif tersebut, kebijakan fiskal 2021 mengangkat tema “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi”.

“Penguatan reformasi di sektor-sektor penting dalam perekonomian menjadi fokus kebijakan fiskal 2021. Karena Indonesia juga tidak ingin terjebak dalam middle income trap dalam upayanya mencapai visi menjadi negara maju di 2045. Sehingga arah kebijakan fiskal 2021 adalah percepatan pemulihan sosial ekonomi akibat dampak pandemi yang telah dimulai sejak 2020, sekaligus melakukan reformasi untuk menguatkan fondasi guna keluar dari middle income trap,” kata Febrio Kacaribu dalam acara leader talk melalui webinar, Rabu (17/6/2020).

Kebijakan fiskal 2021 menurutnya juga bukan merupakan kebijakan yang berdiri sendiri, tetapi bagian dari kebijakan fikal jangka menegah yang fokus pada pemulihan ekonomi secara bertahap menuju kondisi normal melalui konsolidasi fiskal.

Dalam perspektif mengatasi tantangan jangka panjang, sementara proses pemulihan ekonomi akan dilanjutkan di tahun 2021 ini, menurut Febrio Indonesia perlu terus melanjutkan upaya reformasi untuk keluar dari middle income trap, terutama melalui peningkatan produktifitas dan daya saing.

Defisit APBN Masih Tinggi

Sebagai konsekuensi dari besarnya kebutuhan countercyclical pemulihan ekonomi di tahun 2020 dan 2021, serta upaya-upaya penguatan fondasi perekonomian, Febrio mengatakan defisit APBN pada 2021 masih relatif tinggi, namun akan dikurangi secara bertahap kembali ke disiplin fiskal 3% dari APBN paling lambat di 2023. Pembiayan juga akan dilakukan secara terukur dengan terus menjaga sumber-sumber pembiayaan secara aman, hati-hati, dan sustainable, agar rasio utang terjaga dalam batas aman.

“Kebijakan makro fiskal 2021 dirumuskan sebagai kebijakan fiskal ekspansif konsolidatif dengan defisit yang diperkirakan berada di 3,05% sampai 4,01% terhadap PDB. Sementara rasio utang akan naik di sekitar 33,8% sampai 35,88% terhadap PDB,” kata Febrio.

Dalam KEM PPKF 2021, pemerintah juga mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBN 2021, yaitu pertumbuhan diproyeksikan 4,5%-5,5%, inflasi 2% – 4%, tingkat bunga SBN 10 tahun 6,67%-9,56%, nilai tukar Rp 14.900- Rp 15.300, harga minyak mentah Indonesia U$40-US$50 / barel, lifting minyak 677-733 ribu barel per hari, dan lifting gas 1.085-1.173 ribu barel setara minyak per hari.

“Asumsi yang diajukan ini diharapkan dapat mengasilkan APBN 2021 yang kredibel dan mampu menjadi instrument yang tepat dalam mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi,” ujar Febrio. (beritasatu)