Ekonomi dan Kesehatan, Prioritas Selama New Normal

BatasNegeri – Wakil Presiden Maruf Amin mengemukakan dalam kebijakan normal baru (new normal) yang berlaku saat ini, masalah kesehatan masyarakat menjadi prioritas utama. Namun pergerakan ekonomi juga harus berjalan agar masyarakat tetap memiliki pendapatan.

“Pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19, menempatkan kesehatan dan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama,” kata Maruf saat penganugerahan pemenang lomba inovasi daerah, dalam penyiapan tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19, di Kemendagri, Senin (22/6/2020). Maruf sendiri tidak hadir di Kemdagri tetapi memberikan sambutan secara virtual (online).

Ia menjelaskan, saat ini seluruh dunia sedang menghadapi pandemi global Covid-19. Hampir seluruh negara di dunia, dan hampir seluruh wilayah di Indonesia mengalami dampak dari pandemi ini. Dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 sangat luas dan bersifat multidimensi. Hal itu memaksa semua negara menetapkan bauran kebijakan yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

Dia menyebut sejumlah langkah yang telah dilakukan pemerintah dalam melawan Covid-19. Pertama, memutus penyebaran virus agar masyarakat tidak terinfeksi. Kedua, meningkatkan kapasitas pelayanan medis agar mereka yang telah terpapar dapat ditangani dengan baik. Ketiga, membangun mekanisme untuk melacak masyarakat yang berpotensi terpapar melalui pelaksanaan test Covid-19 secara masif, serta menerapkan protokol isolasi diri yang ketat. Keempat, adalah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin.

“Beberapa negara menerapkan kebijakan yang ekstrem seperti lockdown, tetapi kita memilih untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Ini yang sering disebut sebagai bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah,” jelas Ma’ruf.

Selain upaya keras dalam mengendalikan penyebaran Covid-19, pada saat yang sama pemerintah juga harus mampu menangani dampak ekonomi agar tidak terpuruk terlalu dalam. Pemerintah bertekad agar ekonomi negara dapat bangkit kembali.

“Apapun kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat yang diambil, berdampak terhadap kegiatan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama sudah mengalami perlambatan, hanya tumbuh 2,97 persen dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2019,” tutur Maruf.

Dia menegaskan sebagai bagian dari transisi sebelum ditemukannya vaksin dan obat, pemerintah mengambil kebijakan penerapan tatanan baru. Upaya itu untuk mempersiapkan masyarakat menuju tatanan baru yang aman Covid-19, tetapi tetap produktif.

“Ini juga dilakukan untuk mendorong pergerakan ekonomi,” tutup Maruf. (beritasatu)