Puluhan Kapal Amankan Laut Perbatasan

BatasNegeri – TNI Angkatan Laut (AL) mengoperasikan hingga 43 Kapal Republik Indonesia (KRI) untuk mengawasi perbatasan laut Indonesia dari masuknya pelintas batas ilegal demi mencegah penyebaran Covid-19.

Hal itu disampaikan Asops Kasal Laksamana Muda (TNI) Didik Setiono dalam rapat Panja Ketahanan Nasional Komisi I DPR, di Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Didik Setiono mengatakan, TNI AL melaksanakan berbagai kegiatan dalam penanganan masalah Covid-19 seperti penyebaran personel di pelabuhan laut, hingga melaksanakan operasi. Kegiatan ini melibatkan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan pangkalan TNI AL.

“Salah satu hasilnya, sampai Juli sudah ada operasi kedatangan WNI dan TKI ilegal sebanyak 801 orang masuk pelabuhan tak resmi,” kata Didik.

Sementara operasi pembatasan perjalanan orang dengan transportasi laut, dilaksanakan di 51 pelabuhan. Berbagai KRI juga sudah ditugaskan dalam memantau pergerakan itu. “Untuk menjaga perbatasan, ada 43 KRI yang beroperasi bersama pesawat udara laut,” kata Didik.

Dia mengatakan wilayah paling rawan adalah perairan di Kepulauan Riau karena banyak potensi TKI ilegal yang berusaha pulang ke Indonesia.

Untuk wilayah Laut Tiongkok Selatan, Didik mengatakan kapal yang beroperasi sudah bergerak dan tak ada operasional yang terganggu. Saat ini, ada 4 kapal TNI AL yang beroperasi di sana.

Kegiatan operasi rutin yang terhenti adalah program kerja sama dengan militer negara lain akibat pandemi Covid-19.

Wakil Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto, meminta agar Asops Kasal segera berkonsultasi dengan Asrena Kasal untuk membuat pos khusus Covid-19 di 2021. Pos sejenis sudah dibuat oleh TNI AD pada tahun ini “Soalnya potensi sampai 2021, Covid-19 belum selesai,” ujar Utut.

Anggota Komisi I DPR Ilham Pangestu secara khusus meminta ada upaya khusus menangkal pendatang dari luar negeri. “Bagaimana mencegah agar virus dari luar ini supaya jangan masuk ke kita. Saya khawatir misalnya dengan India yang angkanya sudah ratusan ribu,” kata Ilham.

Anggota Komisi I lainnya, Dave Fikarno, meminta agar data terbaru selalu dibuka ke publik soal TKI dan anak buah kapal (ABK) yang difasilitasi kepulangannya ke Indonesia. “Lalu bisa dijawab bagaimana nasib mereka dan cara menangani mereka,” kata Dave.

Dave juga meminta TNI AL memberi perhatian terkait banyaknya informasi soal ABK asing di Indonesia yang tak menerapkan protokol kesehatan Covid-19. “Kita khawatir ada kluster baru. Kalau bisa, lebih ketat dalam sosialisasi dan penerapan protokol,” pungkas Dave. (beritasatu)