Kiprah Perempuan Dalam Perpolitikan Nasional Terus Meningkat

BatasNegeri – Menurut Ketua DPR RI Puan Maharani, peran perempuan dalam perpolitikan nasional terus meningkat. 

Berawal dari terpilihnya Megawati Soekarnoputri sebagai presiden perempuan pertama di Indonesia. Kemudian, disusul oleh Puan Maharani yang menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai ketua DPR.

Di parlemen, jumlah anggota DPR perempuan terus bertambah dari 17% (2014-2019) menjadi 21% (2019-2024). Tak hanya itu, semakin banyak anggota perempuan yang menjadi pimpinan alat kelengkapan dewan.

Hal ini disampaikan Puan dalam sambutannya ketika melantik dan mengambil sumpah Pengurus Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia (KPP-RI) Periode 2020-2024 di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/7/2020). 

Baca juga: Dikukuhkan, Ini Susunan Pengurus KPP-RI 2020-2024

Selaku Ketua Dewan Pembina KPP-RI, politisi PDI-Perjuangan tersebut menyampaikan KPP-RI bertugas agar kualitas politisi perempuan semakin meningkat, sehingga membuka lebar kesempatan bagi perempuan untuk menempati posisi-posisi utama dalam politik.

“Ini adalah tentang sudah dibukanya gerbang bagi perempuan Indonesia untuk menempati posisi posisi utama dalam politik. Saya percaya Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia berperan penting untuk membuat perjalanan ini menjadi lebih cepat lagi ke depannya,” ucap Puan.

Meski demikian, lanjutnya, perempuan Indonesia masih menghadapi berbagai kendala yang dapat berasal dari kehidupan sosial, budaya, ekonomi maupun politik. Untuk itu, ia mendorong KPP agar meningkatkan perannya dalam isu strategis yang berkaitan dengan keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan nasional.

“Ada harapan yang diletakkan oleh para perempuan Indonesia di pundak Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia yang harus diwujudkan secara maksimal menjalankan tugas konstitusional sebagai anggota Parlemen Indonesia melalui fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran,” katanya.

Menurut Puan, salah satu hal yang harus segera dilakukan oleh KPP-RI adalah penguatan regulasi nasional untuk menjamin peran perempuan, serta membangun kerja sama antar berbagai kelompok dan negara untuk menciptakan lingkungan yang ramah bagi peran perempuan.

“Kita harus mengingatkan dan meyakinkan banyak orang bahwa menyertakan perempuan dalam proses pembangunan bukanlah sekedar kebijakan afirmatif. Melainkan, bentuk kesadaran atas penghargaan harkat dan martabat manusia,” tandasnya. (beritasatu)