Kemenko PMK: Investasi Pariwisata Jangan Buat Masyarakat Tersisihkan

BatasNegeri – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengingatkan agar kehadiran investasi pariwisata di wilayah destinasi super prioritas (DSP) tidak membuat masyarakat setempat jadi terpinggirkan.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan Kemenko PMK Sonny Harry B. Harmadi mengatakan, meskipun investasi pariwisata di wilayah-wilayah DSP hadir, tetapi harus ada sinergitas agar masyarakat tak tersisih.

“Kehadiran investasi pariwisata di DSP tidak boleh menyebabkan masyarakat menjadi terpinggirkan. Kami ingin memastikan masyarakat terlibat menjadi subyek dalam aktivitas pariwisata khususnya di lokasi DSP,” ujar Sonny sebagaimana dilansir dari website Kemenko PMK, Selasa (28/7/2020).

Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam investasi wisata di daerahnya, maka kesejahteraan mereka pun akan terdampak baik.

Oleh karena itu, sinergi investasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai kondisi lokal serta aturan yang jelas pun harus dibangun.

Adapun pengembangan desa wisata merupakan salah satu pelaksanaan transformasi ekonomi desa disamping kegiatan lainnya.

Misalnya desa digital, produk unggulan desa, pengembangan kawasan perdesaan, dan peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan BUMDes Bersama sesuai rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024.

“Pengembangan desa wisata dan desa digital harus mengedepankan peningkatan nilai tambah ekonomi, ketahanan lingkungan maupun kekayaan alam, dan pemberdayaan masyarakat,” kata dia.

Ia pun meminta komitmen pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan desa wisata di daerahnya masing-masing sebagai salah satu bentuk pemulihan ekonomi dampak Covid-19.

Keberlangsungan beberapa desa wisata menunjukkan adanya keberadaan tokoh penggerak sebagai agen perubahan merupakan salah satu kunci keberhasilannya.

Berkaitan dengan itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berada di bawah koordinasi Kemenko PMK telah menentukan 10 desa wisata yang telah berhasil dan dijadikan percontohan.

Profil desa-desa wisata tersebut akan disusun dan digunakan sebagai panduan untuk mengembangkan 205 desa wisata dan desa digital lainnya yang sedang diproses nominasinya.

“Kami terus mendorong pemanfaatan dana desa yang berkualitas untuk program pemberdayaaan masyarakat, salah satunya dengan pengembangan desa wisata,” kata dia.[*]

Kompas.com