BatasNegeri – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bengkayang, Kalimantan Barat, melakukan pembinaan sekaligus meninjau langsung ke daerah perbatasan Republik Indonesia (RI)-Malaysia di Jagoi Babang, Bengkayang. Peninjauan ini guna memastikan keberlangsungan pembelajaran di tengah pandemi virus korona (covid-19) di wilayah perbatasan.
“Kami telah melakukan kunjungan daerah perbatasan terutama ke SDN Sentabeng, Kecamatan Jagoi Babang, untuk melakukan pemantauan dan evaluasi serta pembinaan terhadap tenaga pendidik dalam melakukan kegiatan pembelajaran di masa covid-19,” ujar Pelaksana tugas Kepala Disdikbud Bengkayang, Gustian Andiwinata, saat dihubungi di Bengkayang, Kamis, 13 Agustus 2020
Berdasarkan hasil pantauan, kata dia, infrastruktur pendidikan di daerah tersebut memprihatinkan. Tidak ada jaringan listrik, apalagi internet. Kondisi ini menjadi tantangan berat bagi pengajar, peserta didik, dan masyarakat.
“Dukungan fasilitas tersebut sangat penting dan dibutuhkan sehingga harus menjadi perhatian semua pihak,” jelasnya.
Akses jalan dari Sentabeng menuju Desa Sekida, Ibu Kota Kecamatan Jagoi Babang, juga tidak layak dan menjadi masalah lainnya bagi warga setempat. Persoalan ini ditenggarai jadi salah satu penyebab utama banyaknya anak-anak di Sentabeng putus sekolah.
“Itu menjadi penyebab utama untuk anak-anak mereka putus sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang SMP dan SMA yang berada di Ibu Kota Kecamatan Jagoi Babang,” lanjut dia.
Sentabeng merupakan sebuah Dusun yang berada di titik nol perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan Malaysia (Serawak). Dusun tersebut merupakan beranda negeri, yang seharusnya tak boleh jadi ‘anak tiri’.
Dusun Sentabeng berbatasan langsung dengan Kampung Setaas Distrik Bau Residen Kuching, Sarawak Malaysia. “Akibat anak- anak mereka putus sekolah, akhirnya menjadi kuli di negara tetangga Malaysia,” tambah Gustian. (medcom)
More Stories
Satgas Yonif 131/BRS Gagalkan Penyelundupan 2kg Narkoba di Perbatasan RI-PNG
Waspada Virus ASF, PLBN Entikong Perketat Pengamanan Pemasokan Ternak ke Indonesia
Tiga KEK yang Menurut Menko Airlangga Hartarto Bermasalah