BatasNegeri – Kostratani merupakan salah satu program strategis Kementerian Pertanian dalam pembangunan pertanian.
Kostratani adalah gerakan pembaharuan pembangunan pertanian kecamatan, melalui optimalisasi tugas, fungsi dan peran Balai Penyuluhan Pertanian dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan pertanian.
Program ini merupakan program Kementerian Pertanian dengan pendekatan lebih modern, untuk mendapatkan data real time secara digital dari seluruh wilayah di tingkat Kecamatan di seluruh Indonesia.
Meskipun berada di wilayah terluar Indonesia, Kecamatan Entikong dan Sekayam tidak tertinggal untuk turut serta dalam program strategis Kementerian Pertanian.
Sebagai perwakilan Kementerian Pertanian di kawasan perbatasan, Karantina Pertanian Entikong menggelar Sosialisasi Kostratani dan Pelatihan Pelaporan Program Utama Kementerian Pertanian di Balai Penyuluhan Pertanian Sekayam, Kabupaten Sanggau, Kalbar, Jumat (14/8/2020).
Acara tersebut diikuti BPP Entikong dan BPP Sekayam serta turut dihadiri oleh Kepala Bidang Penyuluhan Kabupaten Sanggau, Ir Edi Hartono.
Pada acara tersebut dilakukan praktek oleh para penyuluh untuk pengisian data pertanian kecamatan pada aplikasi yang terhubung pada Agriculture War Room sehingga semua informasi langsung termonitor oleh Menteri Pertanian.
Kepala Karantina Pertanian Entikong, drh Yongki Wahyu Setiawan menyampaikan bahwa wilayah perbatasan memiliki potensi luar biasa untuk melaksanakan program pemerintah dari hulu hingga hilir.
Dikatakan, Program Kostratani yang dicanangkan Kementerian Pertanian berperan sebagai sumber pembangunan pertanian, sumber data secara real time, hingga mencetak pengusaha pertanian berorientasi ekspor di wilayah terluar Indonesia.
“Perbatasan tidak boleh tertinggal, digitalisasi pembangunan pertanian harus kita ikuti. Kita bangun perbatasan melalui sektor pertanian.
Pembangunan pertanian di perbatasan kita laporkan ke Kementrian Pertanian, sehingga data ini dapat dijadikan landasan untuk pengambilan kebijakan,”katanya melalui rilisnya, Jumat (14/8/2020).
“Hingga akses permodalan, agar wira usaha pertanian berorientasi ekspor dapat tumbuh,”tambahnya.
Kepala Bidang Penyuluhan Kabupaten Sanggau, Ir Edi Hartono juga mendorong agar BPP menjadi pusat pembangunan pertanian yang melibatkan seluruh pelaku pertanian yang ada di Kecamatan, serta mengingatkan peran vital penyuluh sebagai ujung tombak pembangunan pertanian dan membantu peningkatan kesejahteraan petani.
“Penyuluh dan BPP harus bisa melaporkan data secara digital, agar perbatasan tidak tertinggal.
Data-data inilah yang nantinya akan digunakan menentukan kebijakan untuk kesejahteraan petani dan pembangunan pertanian di wilayah kita,”ujarnya. (tribunnews)
More Stories
Sebanyak 18.481 keluarga di perbatasan RI-Malaysia Mendapat Bantuan Pangan dari Bulog
Indonesia-Malaysia Jalin Kerja Sama Pembangunan SOSEK MALINDO di Wilayah Perbatasan
Ini Lima Pintu Imigrasi yang Sering Digunakan Buronan Internasional untuk Masuk Indonesia