BatasNegeri – Pemerintah tengah mengkaji bantuan subsidi pulsa bagi tenaga pengajar dan siswa. Wacana itu diungkapkan Menteri BUMN Erick Thohir beberapa waktu lalu.
Menurut Erick, wacana ini tengah dibahas serius lintas kementerian, yakni Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Pendidikan Nasional (Mendiknas) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).
Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengatakan, besaran anggaran yang dialokasikan untuk bantuan pulsa dimaksud sebesar Rp 200.000 berlaku untuk seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di semua kementerian/lembaga (K/L). Kebijakan ini baru diterapkan pada tahun 2021 lantaran diterapkannya flexible working space (FWS).
“Ya untuk semua K/L dengan standar biaya yang ditetapkan Menkeu (Sri Mulyani),” kata Askolani di Jakarta, Sabtu (22/8/2020) lalu.
Guru di Perbatasan
Menanggapi hal itu, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Jakarta, Trubus Rahadiansyah mengatakan, Pemerintah juga harus membedakan besaran anggaran pulsa bagi calon penerima.
Dia menyebutkan, seharusnya para guru di perbatasan bisa mendapat alokasi lebih besar.
“Jadi untuk guru yang tinggal di perbatasan harus lebih, mungkin bisa Rp 500.000 diberikan kepada guru yang selama ini melayani peserta didik,” kata Trubus saat dihubungi detikcom, Sabtu (22/8/2020).
Sebelum menjalankan program ini, Trubus mengingatkan Pemerintah agar pelaksanaannya berjalan baik yakni menyiapkan data calon penerima, tingkat ketepatan sasaran, transparansi, hingga akuntabel.
Sejalan dengan itu, Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai pemberian anggaran pulsa kepada PNS bisa menimbulkan kecemburuan sosial bagi yang tidak menerima.
Oleh karena itu, dirinya menyarankan agar pemerintah tidak menerapkan kebijakan ini secara pukul rata.
“Saya kira dalam situasi seperti sekarang memang perlu dipilah instansi dan golongan berapa saja yang membutuhkan anggaran pulsa ini, jadi tidak perlu dipukul rata ke semua PNS. Adapun untuk kecenderungan kecemburuan, bisa saja terjadi,” kata Yusuf.[*]
More Stories
TNI Adakan Pembinaan Generasi Muda di Perbatasan RI-Malaysia
PLBN Wini Ditambahkan Jadi Pusat Kawasan Strategis Nasional di Perbatasan Negara
BNPP Adakan Rapat dan Evaluasi Renduk 2020-2024 tentang Pengelolaan Perbatasan