Tok Tok Tok… Sah, IKN Sudah Dipindahkan!

BatasNegeri – Selasa siang, Tanggal 18 Januari 2022, Ketua DPR RI Puan Maharani mengetuk palu setelah DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) menjadi UU IKN.

IKN baru itu bernama Nusantara. Terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Pembangunan fisik, yang ditandai dengan ground breaking, segera akan dilakukan setelah Badan Otorita IKN terbentuk. Pada tahun 2024, Presiden dan Wapres serta minimal empat kementerian sudah berkantor di IKN baru.

“Biasanya, pembangunan Ibukota baru hingga pemindahan kegiatan pemerintahan dan aktivitas kenegaraan membutuhkan waktu 15 hingga 20 tahun. Kita menergetkan tahun 2024, Presiden dan empat-lima kementerian sudah berkantor di Ibukota baru,” ungkap Presiden Joko Widodo dalam pertemuan dengan 18 pemimpin redaksi media nasional di Istana Negara, Rabu (19/01/2022).

Didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Tiadi Machmudin, Presiden menjelaskan tentang penanganan pandemi Covid-19, posisi Indonesia sebagai Presidensi G20, IKN, serta keberhasilan pemerintah memulihkan ekonomi dan melakukan transformasi ekonomi. Presiden mengingatkan masyarakat Indonesia untuk tidak lengah menjalankan protokol kesehatan karena kasus Omicron sedang naik. Ditegaskan, keberhasilan mengendalikan pandemi merupakan kunci pemulihan ekonomi.

Yang dipindahkan ke Nusantara bukan hanya Kantor Kepresidenan, tapi semua kementerian, kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, dan sejumlah lembaga.

Meski tidak disebutkan empat-lima kementerian yang sudah harus dipindahkan 2024, sejumlah kalangan memperkirakan, kementerian yang dimaksukan adalah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) , Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Sekretariat Negara, dam Kementerian Komunikasi dan Informasi. Mendagri, Menlu, dan Mengan disebut triumvirat yang bertanggung jawab terhadap kevakuman pemimpin negara jika presiden dan wakil Presiden berhalangan.

Budaya Baru

Pemindahan IKN, kata Presiden, tidak sekadar memindahkan manusia dan pembangunan fisik, melainkan pembentukan peradaban baru, mencakup cara pandang baru, pola kerja baru, dan gaya hidup baru. Di IKN baru, ada ekosistem yang mendorong setiap penghuni untuk memelihara lingkungan hijau, menjalankan pola hidup sehat, dan menerapkan digitalisasi dalam setiap kegiatan.

Pada RUU IKN yang telah disetujui DPR RI pada rapat paripurna, Selasa (18/01/2022), disebutkan IKN Nusantara meliputi wilayah daratan seluas 256.142 ha dan 68.189 wilayah perairan. Wilayah daratan mencakup Kawasan IKN Nusantara 56.180 ha dan kawasan pengembangan IKN Nusantara seluas 199.962 ha.

“Dengan wilayah seluas ini, yang kita lakukan adalah building city in the forest, bukan building forest in the city sebagaimana kota-kota di dunia,” kata Presiden. Jumlah penduduk di IKN Nusantara akan dibatasi maksimal maksimal 1,5 juta orang.

Sebagai bandingan, luas Jakarta saat ini 66.233 ha atau hanya 25,8% luas IKN Nusantara. Namun, penduduk. Jakarta yang sudah di atas 10 juta atau 6,6 kali lipat penduduk IKN baru. Meski ditopang oleh infrastruktur yang lengkap dan modern, penghuni IKN Nusantara didorong untuk berjalan kaki dan bersepeda, menerapkan pola hidup sehat dan ramah lingkungan.

Di IKN Nusantara, kata Presiden, akan dibangun data center untuk menopang digitalisasi. Pemerintah akan menyediakan kawasan khusus untuk digital talent dari kalangan milenial.

Presiden menyatakan rencana pemerintah untuk membangun rumah sakit dan kampus kelas dunia. Kesempatan untuk membangun rumah sakit dan kampus diberikan juga kepada swasta.

Merespons kekhawatiran publik akan nasib IKN baru, Presiden menegaskan, IKN Nusantara sudah menjadi UU.

“Siapa pun pemimpin baru, Ibu Kota Negara sudah dipindahkan,” tegas Presiden.[*]

BatasNegeri