13 Juli 2024

batasnegeri.com

Membangun Indonesia dari Pinggiran

Permohonan Pewarganegaraan Indonesia Lewat Jalur Istimewa

BatasNegeri – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT melakukan Pemeriksaan Administratif dan Substantif Permohonan Pewarganegaraan terhadap dua orang asing di Ruang Multifungsi. Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayan Hukum dan HAM, Jonson Siagian didampingi Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Stefanus Lesu, Kepala Kantor Imigrasi Kupang, Christian Penna dan Kepala Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Regina A. Siga serta pihak eksternal yang berasal dari Kepolisian Daerah NTT dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang.

Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan permohonan pewarganegaraan adalah Erling Magnus Rolandsen dan Daniel Pramudya Rolandsen. Keduanya merupakan anak dari perkawinan campur antara seorang Ibu WNI dan seorang Ayah WNA yang berkebangsaan Norwegia sehingga status Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG). Namun karena keduanya tidak memilih status kewarganegaraan sampai dengan batas usia 18 ditambah 3 tahun sehingga harus melalui jalur pewarganegaraan khusus sesuai dengan Pasal 3A PP Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PP Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Kepala Divisi Pelayan Hukum dan HAM, Jonson Siagian menjelaskan, Pemeriksaan permohonan Pewarganegaraan ini terdiri atas pemeriksaan administratif dan pemeriksaan substantif. Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dilakukan untuk memeriksa  kelengkapan dokumen permohonan Pewarganegaraan. Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud berupa kegiatan, pemeriksaan kebenaran dokumen permohonan Pewarganegaraan dan wawancara.“ Pemeriksaan substantif yang akan kita lakukan pada hari ini meliputi kegiatan pemeriksaan kebenaran dokumen permohonan Pewarganegaraan dan wawancara”, Kata Jonson Siagian( Senin,19/2/2024).

Dalam proses pewarganegaraan, keduanya mengajukan permohonan kepada Presiden melalui Menteri dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melakukan pengajuan tersebut pertama-tama pemohon harus menyampaikan kelengkapan dokumen kepada Kanwil Kemenkumham yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah. Setelah Kanwil melakukan pemeriksaan administratif dan substantif akan diteruskan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). 

Pemeriksaan substantif akan kembali dilakukan oleh Ditjen AHU terhadap permohonan Pewarganegaraan paling lama 45 (empat puluh lima) Hari terhitung sejak permohonan diterima dari Kantor Wilayah. Setelah dinyatakan lengkap maka Menteri akan meneruskan permohonan Pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam disertai dengan pertimbangan kepada Presiden. Permohonan Pewarganegaraan yang telah dikabulkan, ditetapkan dengan Keputusan Presiden disampaikan kepada Pejabat untuk diteruskan kepada Pemohon. “Tunjukan rasa cinta kalian kepada negara ini dengan prestasi yang setinggi-tingginya,” ungkapnya.[*]

rri.co.id