BNPP Libatkan Masyarakat Desa Terdepan untuk Perkuat Sistem Hankam di Wilayah Perbatasan

BatasNegeri – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) terus berupaya memperkuat sistem pertahanan dan keamanan (Hankam) di wilayah perbatasan dengan melibatkan masyarakat desa terdepan.

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Robert Simbolon, mengungkapkan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga perbatasan negara, khususnya di desa-desa terdepan.

Dalam kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara Sebagai Bagian dari Sistem Pertahanan dan Keamanan (Hankam) yang digelar di Aula Hotel Livero Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Kamis (16/5/2024), Robert Simbolon menegaskan bahwa kompleksitas masalah di wilayah perbatasan memerlukan keterlibatan langsung masyarakat.

“Dengan kompleksitas masalah yang terjadi di wilayah perbatasan, maka dibutuhkan keterlibatan langsung dari masyarakat untuk menjadi bagian dari sistem pengamanan,” jelas Robert Simbolon.

Ia menambahkan, penguatan sistem pengamanan perbatasan sangat dibutuhkan. Untuk itu, BNPP RI telah menerbitkan peraturan BNPP nomor 4 tahun 2023 tentang pedoman pemberdayaan masyarakat desa.

Peraturan ini menjadi payung hukum bagi pembentukan dan pendayagunaan lembaga kemasyarakatan desa yang berperan aktif dalam menjaga perbatasan.

Melalui wadah lembaga kemasyarakatan desa yang akan dibentuk, masyarakat desa akan memiliki tugas pokok untuk secara aktif menjaga dan memantau pilar batas negara.

Mereka juga akan turut memantau dinamika aktivitas pelintasan, terutama di jalur pelintasan tradisional atau tidak resmi di luar Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

“Kita berharap agar masyarakat bisa menjadi mitra kerja aparat keamanan di perbatasan, dalam hal ini semua jajaran aparat pemerintahan yang ada di perbatasan, termasuk TNI-Polri dan Satgas Pamtas RI. Kita dorong untuk menggandeng masyarakat setempat,” ujar Robert Simbolon.

Menurutnya, keberadaan lembaga kemasyarakatan desa ini akan membantu meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengamanan di wilayah perbatasan. Masyarakat setempat yang memahami kondisi geografis dan sosial wilayahnya dapat memberikan informasi dan dukungan yang lebih efektif kepada aparat keamanan.

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten TTU, Kristoforus Abi, menyambut baik inisiatif yang dilakukan BNPP Kemendagri ini.

Ia menilai kegiatan tersebut sangat membantu pemerintah daerah dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat perbatasan agar terlibat secara aktif sebagai pemilik perbatasan.

“Panjang garis batas TTU dengan Timor-Leste, Oeccusse, kurang lebih 104,5 km. Kalau sampai di Netpala pos sungai itu 119 km. Pemda TTU menyambut baik karena kegiatan ini sangat membantu pemda untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat perbatasan agar terlibat secara aktif sebagai pemilik perbatasan demi membantu menjaga kawasan perbatasan,” jelas Kristoforus Abi.

Ia menambahkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam menjaga perbatasan akan menciptakan ikatan yang lebih kuat antara aparat keamanan dan warga setempat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan stabilitas di wilayah perbatasan.

Program pemberdayaan masyarakat desa yang digagas BNPP mencakup berbagai strategi. Di antaranya adalah pelatihan dan pendidikan tentang pentingnya keamanan perbatasan, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam mendeteksi dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan di wilayah perbatasan.

Selain itu, BNPP juga mendorong adanya kerja sama antara masyarakat dan aparat keamanan melalui berbagai kegiatan bersama, seperti patroli gabungan dan kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat dan aparat keamanan.

Robert Simbolon menjelaskan bahwa program ini bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan keamanan, tetapi juga untuk memberdayakan masyarakat desa agar lebih mandiri dan memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya menjaga perbatasan.

Meski demikian, upaya melibatkan masyarakat dalam sistem Hankam perbatasan tidak lepas dari tantangan. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang peran dan tanggung jawab mereka dalam menjaga perbatasan. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi terus dilakukan oleh BNPP dan pemerintah daerah.

Selain itu, kondisi geografis yang sulit dan infrastruktur yang belum memadai di beberapa wilayah perbatasan juga menjadi tantangan tersendiri. Namun, BNPP bersama pemerintah daerah dan aparat keamanan terus berupaya mencari solusi terbaik untuk mengatasi berbagai kendala tersebut.

“Kita terus berupaya untuk meningkatkan infrastruktur dan aksesibilitas di wilayah perbatasan, serta memberikan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat. Harapannya, dengan keterlibatan aktif masyarakat, keamanan di wilayah perbatasan dapat terjaga dengan baik,” ujar Robert Simbolon.

Inisiatif BNPP dalam melibatkan masyarakat desa terdepan sebagai bagian dari sistem pertahanan dan keamanan perbatasan merupakan langkah strategis yang diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan stabilitas di wilayah perbatasan.

“Bapak Kemendagri selaku kepala BNPP sudah menerbitkan Peraturan BNPP Nomor 4 tahun 2023 tentang Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan

Kawasan Perbatasan dalam Menjaga dan Memelihara Tanda

Batas Wilayah Negara untuk menjadi payung hukum dalam pembentukan sekaligus pendayagunaan lembaga kemasyarakat desa,” pungkasnya.

Keterlibatan masyarakat ini tidak hanya memberikan manfaat bagi keamanan, tetapi juga memperkuat ikatan sosial antara masyarakat dan aparat keamanan. Dukungan dari pemerintah daerah, seperti yang ditunjukkan oleh BPPD Kabupaten TTU, menjadi faktor penting dalam keberhasilan program ini.

Melalui berbagai strategi pemberdayaan dan kerja sama yang baik antara masyarakat dan aparat keamanan, diharapkan wilayah perbatasan Indonesia dapat menjadi lebih aman dan terjaga dari berbagai ancaman. Inisiatif ini juga diharapkan dapat menjadi model bagi wilayah perbatasan lainnya di Indonesia.[*]

(Humas BNPP)