BNPP Benahi Masalah di 222 Kecamatan Wilayah Perbatasan, Minta Daerah Peduli

BatasNegeri – Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) memperkuat wilayah perbatasan yang ada di Indonesia. Tujuannya, untuk membangun kawasan perbatasan dan guna meningkatkan ekonomi di wilayah.

Ketua Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Tito Karnavian, menyebut terdapat sebanyak 222 kecamatan yang termasuk dalam wilayah perbatasan Indonesia. Tito mengatakan saat ini pihaknya tengah gencar belanja masalah di sejumlah wilayah tersebut.

“Total kecamatan ada 584 yang di perbatasan, kita 2020-2024 itu mengelola 222 kecamatan sesuai kebutuhan apa yang diminta, jalan, ada yang minta pasar, ada yang minta sarana pendidikan, ada yang minta bantuan dermaga dan lain-lain,” kata Tito usai acara pembukaan Rapat Koordinasi Pengendalian BNPP di The Tribrata, Jakarta Selatan, Kamis (6/6/2024).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) itu, mengatakan 222 titik kecamatan itu berada di 17 provinsi dan 58 kabupaten yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Dia menyebut, sejak tahun 2020 BNPP telah melakukan pemantauan di beberapa titik perbatasan.

“Kita melakukan belanja masalah, apa saja yang dibutuhkan masyarakat di wilayah untuk dipenuhi,” ucap dia.
Lebih jauh, Menteri Dalam Negeri itu menyebut berdasarkan pemantauan pihaknya, terdapat sejumlah permasalahan umum yang kerap ditemukan. Diantaranya yakni soal minimnya fasilitas di bidang perekonomian, pendidikan hingga transportasi.

Karena itu, Tito meyebut bahwa terdapat sebesar Rp6 triliun dana pemerintah yang dapat diserap untuk pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan.

Tidak itu, Tito juga mendorong seluruh pemerintah daerah di wilayah perbatasan untuk mengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk mempercepat pembangun infrastruktur di wilayah perbatasan.

“Kalau tahun ini anggaran Rp6 triliun tapi bukan di BNPP, dananya tersebar,” ucap Tito.

“Belum lagi di daerah ada yang mengalokasikan APBD nya, tapi tadi dari 17 provinsi yang barus mengalokasikan baru 7, 11 kita imbau untuk peduli lah, mungkin mereka gak tau juga, kita minta peduli. Dari 54 kabupaten, hanya 13 yang mengalokasikan anggaran APBD untuk mengembangkan perbatasan, sisanya kita minta membuat program sesuai kenyataan rakyat di perbatasan,” imbuhnya.[*]

detik.com