24 Juli 2024

batasnegeri.com

Membangun Indonesia dari Pinggiran

Radar Buraen, Mata Indonesia di Langit Perbatasan Timor Leste dan Australia

BatasNegeri – Mega gelap bergelayut di angkasa, menutupi pergerakan sang surya di langit Desa Buraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (4/6/2024) siang.

Semilir angin berembus pelan, Sersan Dua (Serda) Julianus Salamba (40), mengendarai sepeda motor dinas jenis Kawasaki 150 CC masuk ke dalam komplek Kantor Satuan Radar 226 Buraen, milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara (AU).

Siang itu, Salamba baru selesai menjalankan tugas mengawasi radar yang berada persis di perbatasan dengan dua negara, Australia dan Timor Leste. Sepeda motor trail warna biru tua keluaran terbaru, diparkir di bagian depan sebelah kanan kantornya.

Sekelebat Salamba yang bertubuh gempal berjalan menuju Kompas.com yang saat itu menyambangi Satuan Radar Buraen. Senyum terpancar jelas di raut wajah pria asal Toraja, Sulawesi Selatan, itu. Tak ada kesan sangar. Maklumlah, selain fokus bertugas di radar, Salamba juga sebagai Bintara Pembina Potensi Dirgantara (Babinpotdirga).

Praktis, kesehariannya selalu bersentuhan dengan warga sekitar. Seraya duduk santai di tangga kayu saung depan kantor, Salamba memulai kisah pengalamannya bertugas. Sudah 19 tahun lamanya pria kelahiran Ambon, Maluku, tahun 1984, itu mengabdi di radar paling selatan Indonesia. Sebagai salah satu dari dua personel yang paling lama bertugas di kantornya, Salamba sudah banyak mengalami pahit dan manis kehidupan.

“Awal pertama kali saya bertugas di sini tahun 2005, sinyal HP (telepon seluler) tidak ada. Kondisi jalan dari Kota Kupang ke sini juga rusak,” ungkapnya.

Untuk bisa mengakses jaringan ponsel, Salamba dan sejumlah rekannya, harus menumpang truk ke tengah kawasan hutan lindung Herman Yohanes yang berjarak sekitar enam kilometer. Di kawasan hutan itu pun, hanya ada satu titik munculnya sinyal ponsel. Mereka menyebutnya tikungan SMS.

“Setiap malam minggu, setelah teman-teman yang muslim melaksanakan shalat isya, kami semua ramai-ramai naik truk ke tikungan SMS di dalam hutan,” ujar Salamba.

Komunikasi menggunakan ponsel bagi Salamba dan rekan-rekannya juga penting, meski sekadar berbagi informasi dan kabar dengan keluarga terdekat yang berada jauh di lain pulau. Walaupun saat itu sudah ada telepon kantor menggunakan satelit, tetapi anggota hanya dikasih waktu terbatas untuk menelepon. Maksimal lima menit per anggota.

“Sehingga kami lebih memilih ke tikungan SMS saat malam minggu, karena bisa lama bicara dengan keluarga, orangtua dan sanak saudara,” cetus Salamba.

Kondisi jalan menuju hutan pun tak mulus. Meski jalan beraspal, tapi rusak di sepanjang jalan. Banyak lubang menganga. Mobil pun berjalan tertatih-tatih hingga ke tujuan. Semua itu dijalani Salamba dan rekannya yang lainnya dengan semangat juang yang tinggi, hingga akhirnya memasuki tahun 2010 sampai kini, akses telepon telah lancar. Begitu juga kondisi jalan raya beraspal hotmix mulus, dari Kota Kupang ke lokasi radar.

Pro Kontra Keberadaan Radar Buraen

Selain dirinya yang merasakan kondisi sulit di awal bertugas, Salamba juga mendengar kisah dari para seniornya yang pertama kali bertugas di radar pada tahun 1999 silam.

Saat itu, kantor yang mereka tempati masih kosong berupa hutan tanpa ada bangunan. Hanya ada bekas instalasi meriam tentara Jepang pada saat melawan sekutu. Personel yang mengawaki radar Buraen hanya menggunakan tenda-tenda untuk berlindung dari dinginnya angin udara pesisir laut pantai selatan Pulau Timor.

Baru, sekitar tahun 2002 hingga 2003 mulai didirikan bangunan markas. Muncul juga pro dan kontra dari warga setempat terkait pendirian markas. Akibatnya, ada warga yang melempari batu ke areal markas. Isu yang santer dan berkembang di masyarakat kala itu, soal dampak radiasi yang bisa membuat warga tak bisa memiliki keturunan alias mandul.

Namun, isu yang muncul itu akhirnya terbantahkan seiring berjalannya waktu. Masyarakat setempat akhirnya menerimanya.

“Pemikiran dan pemahaman masyarakat kita tidak sama. Setelah dijelaskan terus menerus, akhirnya masyarakat bisa menerimanya,” ujar dia.

Kehadiran satuan radar tidak hanya fokus mengawasi pergerakan pesawat, tetapi juga bisa membantu masyarakat sekitar. Sejumlah kegiatan bhakti sosial dengan pemberian bantuan sembako dan pengobatan gratis pun kerap digelar. Bahkan personel radar juga sering menolong warga sekitar yang mengalami masalah pada kendaraan saat berwisata di pantai dekat lokasi radar.

“Yang terbaru, kemarin ada warga yang celaka, kami bawa ke klinik radar untuk diobati sementara,” ujar Salamba.

Tak hanya itu, kehadiran radar juga memotivasi anak-anak setempat untuk masuk menjadi anggota TNI AU. Tercatat ada 14 orang dari Desa Buraen menjadi anggota TNI AU, baik dari jalur Bintara maupun Tamtama.

Lima orang saat ini bertugas di Pangkalan Udara El Tari Kupang, dua orang di Radar 226 Buraen dan sisanya bertugas di luar Provinsi NTT. Dua anggota yang bertugas di Radar 226 Buraen yakni Pratu Ronaldo Rivaldi Taneo dan Prada Reksi George Z Fay. Ronal masuk tahun 2018 dan Reksi diterima tahun 2023.

“Kedua adik kita yang bertugas di sini (Ronal dan Reksi), juga sangat membantu, terutama soal berkomunikasi menggunakan bahasa daerah dengan warga,” kata Salamba.

Bagi Salamba, tidak mudah bertugas di bagian radar karena harus siaga 24 jam mengawasi pergerakan pesawat. Karena itu dibutuhkan mental yang kuat seperti baja. Tak ada hari libur bagi personel radar. Setiap hari harus bekerja.

Meski dengan beban kerja tinggi, Salamba tetap mencintai pekerjaannya itu. Keinginan Salamba untuk pindah tugas ke tempat lain, masih akan dipikirkan kembali, mengingat dirinya telah memiliki istri yang berasal dari Kabupaten Kupang dan tiga orang anak.

Mereka tinggal di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Selama 19 tahun bertugas, dirinya baru empat kali pulang ke rumah kedua orangtuanya di Timika, Papua. Pengabdian tanpa batas dari seorang Salamba semata-mata untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tanggapan Warga dengan Kehadiran Radar T

okoh masyarakat Desa Buraen Kris Tnunay (55) mengatakan, sejak awal dia dan keluarganya mendukung adanya radar.

Hal itu ditunjukan dengan mereka menampung para personel yang bertugas di rumah mereka. Bahkan orangtuanya menghibahkan sebagian tanah milik mereka untuk pembanguan markas Radar Buraen.

“Kalau bapa saya waktu itu, jika untuk kepentingan umum maka beliau setuju. Sekitar satu hektar tanah diberikan untuk pembangunan markas,” kata Kris.

Selama ini hubungan antara personel radar dan masyarakat sangat baik. Setiap hajatan di kampung, selalu diundang dan personel pasti hadir. Kehidupan masyarakat dengan TNI selalu akur dan tidak ada konflik.

Kris dan warga lainnya menganggap personel radar seperti saudara mereka sendiri. Selain itu peran Babinpotdirga juga terasa bagi warga Buraen. Karena Salamba selalu berbaur dengan masyarakat. Jika ada konflik antar warga, saat Salamba hadir maka persoalan akan diselesaikan dengan baik.

Kris mengaku, dengan kehadiran markas radar, ada wajah pembangunan di desa mereka. Jika dulunya hanya hutan belantara, sekarang sudah banyak rumah yang dibangun. Warga juga kerap mendapat bantuan sembako dan pemeriksaan kesehatan gratis.

Saat hari raya kurban, warga setempat juga mendapat daging. “Jadi, personel radar datang bukan fokus di pertahanan tapi juga bermasyarakat,” ujar Kris.

Awal Mula Berdirinya Satuan Radar 226 Buraen

Satuan Radar 226 Buraen merupakan markas pemantauan pertahanan udara yang berada di bawah administrasi Kosek II Makassar, Sulawesi Selatan. Lokasinya berjarak sekitar 53 kilometer sebelah tenggara dari Kota Kupang, ibu kota Provinsi NTT.

Komandan Satuan Radar 226 Buraen Letkol Lek Dhani Iskandar, yang ditemui di kantornya, mengatakan, markas pemantau tersebut sudah berdiri melayani pertahanan udara nasional sejak 1999. Keberadaan Radar Buraen lanjut Dhani, karena diprediksi meningkatnya eskalasi ancaman terhadap keamanan di wilayah udara NTT pasca jajak pendapat di daerah Timor-Timor (Timor Leste), yang saat itu mau memisahkan diri dari Indonesia.

Eskalasi itu tentu mengakibatkan meningkatnya pelanggaran wilayah udara NTT oleh pesawat-pesawat asing.

“Untuk mengantisipasi itu, berdasarkan instruksi Panglima TNI pada tanggal 5 Juni 1999 dilaksanakan pergeseran alusista radar dari Lanud (Pangkalan Udara) Iswahyudi Madiun ke Lanud Eltari Kupang,” ujar Dhani.

Pemindahan lokasi ke Buraen, karena posisinya menghadap langsung ke samudera yang berbatasan dengan Australia yang saat itu mempunyai kepentingan di Timor Timur.

Dia menyebut, posisi tersebut akan memaksimalkan radar untuk memantau wilayah udara yang dimungkinkan datang dari Australia menuju daerah konflik yaitu Timor Timur.

Tim survei dari Mabes TNI AU, lalu diturunkan untuk meninjau lokasi, dengan harapan memperoleh titik koordinat yang strategis dari aspek operasional maupun kemampuan dukungan lainnya. Saat berada di Desa Buraen, ternyata ada masyarakat yang pro dan kontra terhadap rencana pembangunan instalasi radar. Dengan demikian, perselisihan antara dua kelompok itu dimediasi dalam bentuk perundingan dan perjanjian damai.

Akhirnya tercapai kesepakatan dengan perjanjian dari pihak TNI AU memberikan “uang sirih pinang” (simbol adat masyarakat Suku Timor) sebesar Rp 35 juta (Rp 2,5 juta per kepala keluarga).

“Setelah tercapai kesepakatan dan damai, tim survei mulai melakukan kegiatan penentuan titik lokasi,” kata Dhani.

Selama kegiatan survei berlangsung, tim menyewa rumah warga setempat. Setelah sekian lama mencari, akhirnya ditetapkan satu lokasi strategis di Desa Buraen. Lokasi tanah yang akhirnya menjadi home base untuk area alusista radar, perkantoran, komplek perumahan dan helipad, saat ini telah menjadi hak pakai dan secara resmi telah disertifikasi sebagai aset tanah milik TNI AU (Kementerian Pertahanan RI).

Lokasi tanah tersebut terletak pada tiga tempat yang terdiri dari area tanah untuk gelar alusista radar, perkantoran dan mess dengan luas tanah 14.980 meter persegi, kemudian untuk komplek perumahan dan fasilitas pelengkapnya dengan luas tanah 17.525 meter persegi serta lokasi untuk helipad dan area evakuasi cepat jalur udara, dengan luas tanah 12.690 meter persegi.

“Tim bekerja hingga selesai pekerjaan instalasi dan dimulainya operasi radar hingga memiliki komplek perumahan sendiri dan diresmikan pada Oktober 2003,” sebut Dhani.

Setelah alutsista radar berserta peralatan pendukung operasi terinstalasi di Buraen, dimulailah kegiatan operasional radar, mulai dari uji coba fungsi masing-masing alat, sampai dengan uji kemampuan operasionalnya.

Dhani menuturkan, awal pengoperasian alusista radar di Buraen, masih diawaki oleh personel dari Satuan Radar 251 yang berkedudukan di Madiun secara bergantian atau aplosan. Pergantian personel operasi dilakukan secara teratur tiap tiga bulan sekali.

Masa aplosan personel berlangsung pada periode Oktober 1999 hingga November 2002. Setelah semua sarana dan prasarana satuan telah siap dihuni, maka dilaksanakan operasi boyong satuan ke Buraen. Pemberangkatan operasi boyong satuan ke Buraen, dilaksanakan dalam dua gelombang, menggunakan pesawat C-130 Hercules, yakni pada 14 Oktober 2003 dengan misi pergeseran personel Satuan Radar 251 dan keluarga, serta pada 15 Oktober 2003, dengan misi pergeseran peralatan perkantoran dan kendaraan dinas.

Dia menjelaskan, ketika Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) yang sekarang berganti nama menjadi Komando Operasional Udara Nasional (Koopsudnas) mengembangkan sektor pertahanan ke wilayah Indonesia bagian timur, maka kekuatan alusista radar juga harus ditambah.

Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional (Kosekhanudnas) IV yang berkedudukan di Biak terbentuk, maka Satuan Radar 251 pun dipindahkan komando dan kendali operasinya dari Kosekhanudnas II bergabung dengan Kosekhanudnas IV.

Dengan demikian, terhitung mulai 15 Oktober 2003 terjadi perubahan nama menjadi Satuan Radar 241 Buraen, bersama-sama Satuan Radar 242 Tanjung Warani, untuk memperkuat alusista Kosekhanudnas IV. Satuan Radar 241 Buraen mengawasi wilayah udara bagian selatan, sedangkan Satuan Radar 242 Tanjung Warari mengawasi wilayah udara bagian utara.

Sejak bertambahnya kekuatan alusista radar di jajaran Kosekhanudnas IV, dengan tambahan radar baru, seperti Satuan Radar 243 Timika, 244 Merauke dan 245 Saumlaki, maka komando dan kendali Satuan Radar 241 dikembalikan ke jajaran Kosekhanudnas II Makasar, sehingga berubah nama menjadi Satuan Radar 226 Buraen.

Kondisi Satuan Radar 226 Buraen Saat ini

Sejak dibentuk pada tahun 1999, Satuan Radar 226 Buraen telah berganti 13 orang komandan. Semuanya bertugas dengan baik dan lancar.

“Saya adalah komandan yang ke-13,” kata Dhani, yang baru bertugas di Satuan Radar Buraen, sejak bulan April 2023. Dhani menyebut, jumlah personel termasuk dirinya yang sekarang bertugas sebanyak 50 orang. Jumlah itu dari segi kuantitas sudah sesuai dengan daftar susunan personel saat ini.

Kondisi geografi area Radar Buraen lanjut Dhani, sepintas mirip Satuan Radar 221 Ngliyep, Malang, Jawa Timur. Jarak dari pusat kota ke radar pun jauh. Waktu tempuh dari pusat kota ke radar antara 1,5 sampai 2 jam perjalanan, jika menggunakan mobil. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan pokok, seminggu sekali turun ke kota untuk berbelanja.

“Kebetulan saya dulu tugas di Malang, jadi tahu persis letak geografinya. Hanya yang berbeda, di Malang jumlah penduduknya lebih padat. Sedangkan di sini lebih sepi,” kata Dhani.

Tak Mengenal Tanggal Merah Dhani menjelaskan, satuan radar berbeda dengan satuan TNI AU lainnya, karena tugasnya lebih spesifik mengawasi dan menjaga wilayah udara dalam kurun waktu 24 jam.

“Kasarnya bisa dibilang tidak mengenal tanggal merah. Hari raya pun tetap beroperasi juga,” sebutnya.

Karena itu, semua personel termasuk perwira, berbagi waktu dalam bekerja. Kondisi tersebut, lantaran adanya tuntutan kebutuhan operasional guna menjamin stabilitas keamanan dan mewaspadai potensi ancaman keamanan yang menggunakan media udara serta pelanggaran penerbangan.

Kohanudnas kata Dhani, menambah jam operasi beberapa satuan radar Hanud TNI AU untuk melaksanakan operasi 24 jam, termasuk Satuan Radar 226 Buraen. Perintah operasi ini mulai berlaku sejak 9 Februari 2017 hingga sekarang. Beban tugas negara yang berat, tentunya menjadi konsekwensi semua personel dalam mengemban tugas negara sebagai mata Indonesia di langit perbatasan dengan Timor Leste dan Australia.[*]

Kompas.com