BatasNegeri – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kakanwil Kemenkumham) Kalbar Muhammad Tito Andrianto membuka Rapat Koordinasi Perlintasan Antar Negara di Perbatasan, Rabu (11/9/2024). Rapat koordinasi (rakor) yang berlangsung di Hotel Alimoer, Kubu Raya ini bertemakan “Sinergi dan Kolaborasi Aparat Penegak Hukum Dalam Pelaksanaan Tugas di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Pada Kejahatan Transnasional.
Kegiatan diawali dengan Laporan Panitia oleh Kepala Sub Bidang Penindakan Keimigrasian Frans Parlindungan Simarmata. Dia menyampaikan wilayah perbatasan memiliki karakteristik yang unik dan rentan terhadap berbagai macam kejahatan transnasional, mulai dari penyelundupan barang ilegal, perdagangan manusia, hingga terorisme.
“Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan koordinasi yang solid antara seluruh pihak terkait, baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat,” ucap Frans.
Frans berharap melalui rakor ini dapat memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarinstansi dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional, meningkatkan pemahaman bersama tentang perkembangan terbaru kejahatan transnasional dan modus operandinya, membahas strategi dan langkah-langkah konkret untuk mengatasi berbagai permasalahan di wilayah perbatasan, serta mempererat hubungan kerja sama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat.
Kegiatan dilanjutkan sambutan Kakanwil yang mengungkapkan kegiatan ini sangat penting dan strategis mengingat posisi geografis Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga, menjadikannya sebagai salah satu pintu gerbang utama dalam lalu lintas antarnegara.
“Di tengah tantangan global dan meningkatnya ancaman kejahatan transnasional, sinergi dan kolaborasi antara aparat penegak hukum menjadi kunci utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kalimantan Barat. Kerja sama yang erat bukan hanya memperkuat upaya kita dalam memerangi kejahatan, tetapi juga memastikan bahwa tindakan kita lebih efektif dan terarah,” ujar Kakanwil.
Tito menambahkan komitmen dan integritas dalam melaksanakan tugas merupakan hal yang tidak bisa ditawar. Kemenkumham dan penegak hukum lainnya harus berpegang pada prinsip-prinsip hukum dan etika, sehingga setiap tindakan yang diambil tidak hanya efektif tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan.
“Saya yakin dengan semangat kebersamaan dan kerja keras yang kita tunjukkan, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib di wilayah perbatasan Kalimantan Barat,” ucap Kakanwil.[rri.co.id]
More Stories
PLBN Skouw Bersama CIQS Bahas Aktivitas Perdagangan di Perbatasan RI-PNG
Satgas Pamtas Yonif 131/BRS Gagalkan Upaya Penyelundupan Ganja di Perbatasan RI-PNG
Pangdam XII/Tanjungpura Kunjungi Semua Pos Satgas Pamtas dan Jelajah Perbatasan RI-Malaysia