9 Oktober 2024

batasnegeri.com

Membangun Indonesia dari Pinggiran

Penguatan Kerja Sama Pertahanan Australia-Indonesia

BatasNegeri – Menteri Pertahanan RI (Menhan RI), Prabowo Subianto, melakukan kunjungan bilateral ke Australia pada tanggal 19-20 Agustus 2024. Menhan RI bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Australia, Anthony Albanese dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan, Richard Marles.

Pertemuan yang diadakan di Canberra ini membicarakan komitmen berkelanjutan kedua belah pihak dalam bidang ekonomi, keamanan, dan transisi menuju nol emisi karbon yang menjadi prioritas bersama.

Dalam keterangannya pada konferensi pers bersama, PM Australia mengapresiasi komitmen Indonesia untuk mempererat kerja sama keamanan di antara kedua negara. Indonesia dan Australia berbagi salah satu perbatasan maritim terpanjang di dunia. Oleh karena itu, menurut PM Australia, kolaborasi dan hubungan saling percaya yang mendalam mesti dibangun di antara kedua belah pihak.

Lawatan Menhan RI merefleksikan sebuah lompatan yang signifikan dalam kemitraan keamanan Indonesia dan Australia. Pertemuan tersebut berhasil memfinalisasi proses negosiasi yang sudah berlangsung sejak Februari 2023 untuk meningkatkan Australia-Indonesia Defence Cooperation Arrangement menjadi sebuah perjanjian setingkat treaty (traktat).

Berbeda dengan sebuah arrangement, sebuah treaty bersifat mengikat secara hukum, memerlukan ratifikasi oleh badan legislatif, dan memiliki lingkup isu yang lebih luas.

Meskipun belum dipublikasikan secara resmi oleh kedua belah pihak, beberapa poin isi perjanjian telah menjadi sorotan publik. PM Australia menyampaikan bahwa kesepakatan ini akan menyediakan interoperabilitas yang jauh lebih besar antara pasukan militer kedua negara dan menyelenggarakan lebih banyak latihan bersama.

Selain itu, perjanjian ini akan memungkinkan personel militer kedua negara dapat dioperasikan di wilayah satu sama lain. Oleh karena itu, treaty ini juga akan sekaligus memperbaharui perjanjian bilateral terdahulu yakni Perjanjian Kerangka Kerja Sama Keamanan antara Australia dan Indonesia pada tahun 2006 atau dikenal sebagai Traktat Lombok dan Deklarasi Bersama atas Kemitraan Strategis Komprehensif tahun 2018.

Sementara itu, pada tahun ini Indonesia dan Australia memperingati 75 tahun hubungan diplomatik. Hubungan bilateral keduanya menunjukkan tren yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Dinamika yang sangat dinamis di kawasan yang patut menjadi perhatian melatarbelakangi upaya penguatan kemitraan pertahanan tersebut.

Menhan RI mengemukakan pertemuan ini menunjukkan adanya kemajuan yang besar pada hubungan bilateral Indonesia dengan Australia.

Di tengah respons antusias dan apresiasi dari pejabat Australia, Menhan RI mereafirmasi sikapnya untuk tidak beraliansi secara militer dan mengharapkan penguatan kemitraan bilateral tidak hanya sebatas urusan pertahanan, tetapi juga ekonomi.

Melalui langkah diplomasi yang ditempuh, diharapkan dapat tercipta kestabilan dan kemajuan bagi Indonesia dan Australia. Kerja sama ini sekaligus turut menjadi tonggak sejarah yang mencerminkan dalamnya kepercayaan strategis dan saling menghormati, serta persahabatan di 2 antara kedua negara.

Penguatan kemitraan bilateral Indonesia dengan Australia merupakan komitmen bersama untuk saling mendukung keamanan yang penting bagi kedua negara. Penandatanganan perjanjian kerja sama pertahanan antar dua negara menjadi progres baik yang perlu diupayakan. Komisi I DPR RI, melalui fungsi pengawasan perlu mengapresiasi serta mengawal bahwa perjanjian yang ditandatangani antara Indonesia-Australia mampu untuk menciptakan keamanan lebih baik dan stabilitas kawasan.

Pertemuan yang dilakukan oleh kedua negara menjadi langkah besar bagi kerja sama pertahanan. Oleh karenanya, Komisi I DPR RI juga perlu meminta keterangan dari Kementerian Pertahanan terkait butir-butir klausul yang disepakati dan manfaat jangka panjang terhadap pembangunan kapabilitas pertahanan Indonesia.

Selanjutnya, Komisi I DPR RI juga perlu mengingatkan dan memberi dukungan kepada pemerintah, khususnya Kementerian Pertahanan, dalam upaya kerja sama lebih erat untuk memperluas cakupannya dan menyiapkan diri dalam mengatasi tantangan regional bersama.[*]