Dampak Konflik Perbatasan, Petani Timor Leste di Naktuka Khawatir Indonesia Akan Ambil Alih Tanah Mereka

BatasNegeri – Noviana Tome menjalani hidup sederhana.

Petani dari wilayah Oecusse di ujung barat Timor Leste ini merawat sawahnya setiap hari, berangkat pagi-pagi sekali dan pulang sore hari.

Setiap tahun dia menghasilkan 50 karung beras untuk keluarganya – sumber makanan utama mereka.

Namun belakangan ini, ada masalah.

“Sawah saya banyak sekali, kalau kita serahkan semuanya ke Indonesia, apa yang akan kita lakukan?” katanya kepada ABC.

“Kami tidak akan mampu memenuhi kebutuhan kami dan memberi makan anak-anak kami. Kami bergantung pada sawah.”

Tanah milik Tome berada di ujung utara Oecusse, yang dikenal sebagai Naktuka.

Konflik perbatasan

Wilayah ini merupakan zona administratif khusus – sebuah pulau atau enklave – yang dipisahkan dari wilayah TimorLeste lainnya oleh Timor Barat, yang merupakan sebuah provinsi di Indonesia.

Dan inilah masalahnya.

Karena sengketa perbatasan, ratusan petani seperti Ibu Tome diberitahu bahwa 270 hektar lahan yang mereka gunakan untuk bertani akan diserahkan ke Indonesia.

“Kami hanyalah orang-orang miskin,” kata petani Domingos Falo kepada ABC.

“Kami hanya hidup sebagai petani, sawah adalah sawah kami.

“Setahu saya, perbatasan itu sudah ada sejak lama.”

Sejarah konflik

Batas wilayah tersebut sudah ada sejak masa penjajahan Portugis.

Oecusse adalah bagian pertama dari pulau Timor tempat Portugis menetap – sekitar tahun 1556 – dan dengan demikian secara luas dianggap sebagai tempat lahirnya Timor Leste (Timor Timur).

Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, kedua negara membuat kesepakatan untuk membagi wilayah.

Ketika masa kolonial Portugal berakhir pada tahun 1975, Indonesia melakukan invasi dan menduduki negara tersebut dalam kurun waktu 24 tahun yang penuh dengan pertumpahan darah sebelum referendum kemerdekaan Timor Leste pada tahun 1999.

Setelah kemerdekaan, Indonesia dan Timor Leste mulai membahas batas laut dan darat, dan akhirnya menandatangani Perjanjian Sementara pada tahun 2005.

Namun dari 96 persen batas lahan yang telah ditentukan sebelumnya, masih ada 4 persen sisa wilayah yang belum terselesaikan, dengan “pilar” lahan digunakan untuk mencoba mencari tahu wilayah yang disengketakan.

Wilayah yang disengketakan mencakup wilayah dan sawah di wilayah Naktuka di Oecusse, yang ditanami oleh Bapak Falo, Ibu Tome dan ratusan lainnya.

Pada bulan November, tim gabungan Indonesia dan Timor Leste menempatkan 76 pilar baru di perbatasan untuk menentukan batas negara baru di wilayah tersebut. Petani setempat mengatakan militer Indonesia mengamati proses tersebut.

Pilar-pilar baru ini pada dasarnya merampas tanah petani dan mengembalikannya ke Indonesia.

Setelah terjadi kegaduhan masyarakat, awal bulan ini tim perunding yang dipimpin oleh Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao datang ke wilayah tersebut untuk mendengar kekhawatiran masyarakat dan mengamati wilayah tersebut.

“Saya merasa percaya diri untuk menyampaikan kepada Indonesia bahwa kami sedang bernegosiasi,” kata Gusmao dalam kunjungannya.

“Kami tidak datang untuk duduk dan minum kopi dan tertawa, bukan itu.

“Jika kita semua tidak ingin [menyerahkan kembali tanah] dan semua masyarakat [Oecusse] tidak menginginkannya, itu tidak menjadi masalah.”

Namun beberapa media di Indonesia melaporkan bahwa negosiasi telah selesai dan selesai.

ABC telah menghubungi Konsulat Indonesia di Oecusse, Timor Leste dan Duta Besar untuk Indonesia di Dili, ibu kota Timor Leste.

Keduanya tidak menanggapi permintaan komentar ABC.

Indonesia baru saja memilih presiden baru, Prabowo Subianto. Meskipun ia dianggap sebagai presiden yang “pro-Indonesia”, tidak jelas apa sikapnya terhadap Timor Leste atau sengketa perbatasan di masa depan.

Subianto, mantan jenderal angkatan darat, telah dituduh melakukan kejahatan perang di Timor Leste selama pendudukan Indonesia. Dia sebelumnya mengatakan dia hanya mengikuti perintah “atasannya”.

‘Sawah adalah hidup kami’

Terlepas dari pernyataan perdana menteri mereka, para petani – dan para pendukungnya – khawatir bahwa batas lahan baru telah diputuskan.

Organisasi Jaringan Pertanahan Timor Leste, sebuah kelompok advokasi yang berfokus pada keadilan dan hak atas tanah, berada di wilayah tersebut selama perjalanan Xanana Gusmao untuk meninjau wilayah perbatasan baru.

Juru bicara organisasi tersebut mengatakan para petani adalah “orang biasa” yang tidak “bergantung pada pemerintah” untuk hidup dan hilangnya lahan akan berdampak buruk pada kehidupan mereka.

Organisasi ini memohon kepada tim perundingan Timor Leste, sebelum melakukan perundingan lebih lanjut dengan pihak Indonesia, untuk melakukan penelitian tentang sejarah wilayah tersebut untuk menjelaskannya secara “terbuka dan jujur”.

Petani setempat mengatakan kepada ABC bahwa belum ada kabar terkini mengenai perselisihan tersebut sejak Gusmao mengunjungi wilayah tersebut awal bulan ini.

Bagi Ibu Tome, pesannya kepada pemerintah Indonesia dan Timor-Leste sederhana saja: “Kami tidak ingin memberikan tanah kami kepada Indonesia,” katanya. “Sawah adalah hidup kami.”[*]

abc.net.au