Program Korporatisasi Petani, dari Petani untuk Sejahterakan Petani

BatasNegeri – Lima tahun lalu, Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia mengeluarkan angka mengejutkan. Jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan saat itu (2012) diperkirakan telah mencapai 54 persen. Meningkatnya proporsi penduduk kota dipicu oleh dua hal, yakni urbanisasi dan perubahan desa menjadi kota. (Kompas.com – 23/08/2012).

Urbanisasi merupakan persoalan Indonesia yang terjadi sejak Orde Baru dan hingga kini belum menemukan solusinya. Sedangkan perubahan desa menjadi kota disebabkan banyak hal, mulai dari meningkatnya jumlah dan kepadatan penduduk, aktivitas ekonomi yang tak lagi bertumpu pada sektor pertanian, hingga membaiknya infrastruktur.

“Makin banyak penduduk perkotaan berarti makin banyak penduduk yang berpeluang menikmati infrastruktur yang baik,” kata Ketua Lembaga Demografi FE UI Sonny Harry B Harmadi kala itu.

Kondisi desa saat ini tentu sudah lebih berkembang dibandingkan kondisi 5 tahun lalu. Adanya program dana desa menambah kecepatan perubahan wajah desa.  Tahun ini (2017) pemerintah mengucurkan anggaran untuk Dana Desa sebesar 60 triliun rupiah atau masing-masing desa di Indonesia mendapatkan bantuan sebesar 800 juta rupiah.

Desa ibarat sebuah korporasi yang berkembang menghasilkan produk besar. Kegiatan pertanian diintegrasikan dari hulu hingga ke hilir sehingga menjadi lebih efisien melalui kolaborasi dengan lembaga ekonomi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan perbankan.

Dalam salah satu kunjungan silaturahmi Presiden Jokowi dengan para petani yang tergabung dalam Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah (SPPQT) di Kota Salatiga, Jawa Tengah, Senin (25/9/207), Jokowi menyebut kesejahteraan petani merupakan salah satu hal utama yang menjadi perhatian pemerintah.

Kepala Negara mengatakan peningkatan kesejahteraan petani salah satunya dapat dilakukan dengan mengelompokkan para petani ke dalam sebuah kelompok besar sehingga dapat memiliki nilai tambah dan lebih efisien dalam bekerja.

“Petani itu akan meningkat kesejahteraannya kalau tidak hanya berkutat di sisi produksi saja. Sebetulnya keuntungan terbesar dari pertanian itu berada pada proses bisnisnya, proses agrobisnisnya,” kata Presiden.

Program tersebut dilakukan dengan mengaryakan sumber daya manusia di sekitarnya untuk dapat meningkatkan produktivitas pertanian lokal. Cara tersebut dapat terselenggara dengan asistensi dari Kementerian Tenaga Kerja.

“Di situ ada jemaah produksi juga sudah betul, tetapi sekali lagi yang dikerjakan itu bukan hanya menanam, mencari benih, dan memupuknya. Setelah panen itu yang besar untungnya sehingga kalau sudah mengonsolidasikan dalam sebuah organisasi ini akan lebih memudahkan,” ujar Presiden.

Kelompok besar para petani tersebut nantinya diharapkan untuk dapat membuat para petani yang berada di bawahnya menjadi lebih mandiri. Segala kebutuhan yang terkait dengan pertanian dapat dipenuhi dan diproduksi sendiri oleh kelompok besar itu.[*]

Gerry Setiawan