Jokowi: Kerja adalah Kampanye yang Baik

BatasNegeri — Jelang tahun politik, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa bekerja merupakan bentuk kampanye yang baik. Namun, kerja itu juga harus diiringi dengan keberanian agar bisa membuahkan hasil konkret.

“Kalau rakyat tenang dan senang, kita juga bisa terus bekerja untuk rakyat. Karena bekerja untuk rakyat adalah kampanye yang baik,” ujar Jokowi saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-IV Partai NasDem, di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Rabu (15/11/2017) malam.

Kepada seluruh kader partai yang populer dengan jargon Restorasi ini, Jokowi juga mengingatkan tentang tahun jelang Pemilu 2019 alias tahun politik, dan pentingnya upaya menjaga persatuan dan ketentraman masyarakat.

Dengan itu, Jokowi yakin bisa bekerja dengan lebih baik dan membawa Indonesia bersaing dengan negara lain karena Indonesia masih tertinggal meski memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar.

“Kita juga ditinggal kalau tidak cepat-cepat lari, perubahan berpikir, etos kerja,” ucapnya.

Dalam tiga tahun, Jokowi gencar membangun infrastruktur, seperti pos perbatasan, jalur TransPapua, pelabuhan, dan bandar udara. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga berupaya menyetarakan harga BBM di Papua dengan harga di Jawa dan Sumatera.

“Apa harus nunggu Papua maju baru dibangun? Ini bukan karena yang lain-lain, ini pemerataan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” imbuh dia.

Namun demikian, Jokowi menggaribawahi pentingnya keberanian dalam mengeksekusi kebijakan. Ia mencontohkannya dalam beberapa kasus.

Pertama, upaya untuk mendorong divestasi saham PT Freeport Indonesia hingga sebesar 51 persen. Ia yakin jika pemerintah berusaha keras maka akan menerima hasil baik.

“Berapa puluh tahun kita hanya diberi sembilan persen, diam saja. Saya enggak tahu diamnya karena apa. Apakah takut? Apakah karena diberi sesuatu karena memang saya enggak ngerti?” katanya saat menghadiri Pembukaan Kongres Trisakti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) XX, pada Rabu (15/11/2017), di Graha Gubernuran, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

Ketegasan juga diuji ketika harus menjaga kekayaan sumber daya alam laut Indonesia. Bertahun-tahun, ribual kapal asing bebas mengambl hasil laut tanpa peringatan.

Ditambahkannya, keberanian Pemerintah juga diuji dalam penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti UU tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) untuk membubarkan ormas yang bertentangan dengan Pancasila seperti Hizbut Tahrir Indonesia.

Keputusan itu mengundang penolakan terutama dari sejumlah ormas keagamaan karena dinilai menjadi alat penyalahgunaan wewenang pemerintah. Namun, Jokowi tak menggubrisnya demi menjaga kesatuan Indonesia.

“Setiap memutuskan, saya yang bertanggung jawab. Ini hak kewenangan yang diberikan kepada saya membuat Perppu. Kalau kebenaran tidak kita lakukan, ya ragu-ragu terus. Kita ini takut terhadap apa enggak ngerti saya, ” katanya.[*]

cnnindonesia.com