14 April 2024

batasnegeri.com

Membangun Indonesia dari Pinggiran

Benny Wenda (delegasi ULMWP) menerima hasil keputusan KTT MSG di Port Moresby (15/2/2018)

KTT Negara Melanesia Tolak Aplikasi Keanggotaan Kelompok Separatis Papua

BatasNegeri – Negara-negara di wilayah Pasifik Selatan yang tergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) baru saja menggelar KTT ke-21  di Port Moresby, PNG (12-15 Februari 2018). Hadir dalam KTT ini Perdana menteri Papua Nugini, peter ONeill yang bertindak sebagai tuan rumah, Perdana Menteri Vanuatu Charlot Salwai Tabimasmas, Perdana Menteri Solomon Islands Rick Hounipwela serta Ketua FLNKS Victor Tutugoro  dan Menteri Pertahanan Fiji  Ratu Inoke Kubuabola.

Hadir pula delegasi Indonesia yang dipimpin Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Desra Percaya, serta United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang diwakili Benny Wenda dan Octo Motte.

Menurut Desra, KTT ke-21 di Port Moresby itu, menolak aplikasi permohonan keanggotaan penuh kelompok separatis Papua ke dalam grup kerja sama tersebut.

“Atas dasar apapun, jelas tidak ada tempat bagi kelompok separatis,” kata Desra.

Ia mengatakan bukan pertama kalinya kelompok separatis mencoba meningkatkan statusnya di MSG. Sebelumnya pada KTT Khusus 2016 di Honiara, Kepulauan Solomon, kelompok ini juga mengajukan hal serupa dan mengalami kegagalan.

Pada pertemuan di Port Moresby ini, sejumlah pemimpin MSG kembali mempermasalahkan keinginan kelompok tersebut untuk menjadi anggota, termasuk penilaian bahwa kelompok ini tidak pantas menjadi anggota penuh MSG. Pembahasan yang dilakukan dalam format “Leader’s Retreat”  menyepakati garis pandu keanggotaan yang sudah ada dan mengembalikan aplikasi kelompok separatis tersebut ke sekretariat.

Para pemimpin juga meminta agar Sekretariat MSG merumuskan aturan dan kriteria mengenai keanggotaan.

“Hasil KTT MSG 2015 jelas menegaskan bahwa kehadiran kelompok separatis tersebut di grup ini hanyalah sebagai salah satu peninjau mewakili sekelompok kecil separatis yang berdomisili di luar negeri,” ujar Desra.

Oleh karenanya, dengan pengambilan keputusan secara konsensus serta dukungan kuat dari negara sahabat di MSG yang menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan tujuan organisasi, khususnya terkait penghormatan kedaulatan dan integritas wilayah, maka aplikasi keanggotaan oleh kelompok tersebut akan selalu menghadapi jalan buntu dan tidak mungkin terealisasi.

Selain itu, prinsip-prinsip pembentukan MSG yang telah direvisi tahun 2015, juga menegaskan bahwa anggota MSG wajib menghormati kedaulatan dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain.

“Pernyataan kelompok separatis yang mengaku sebagai perwakilan resmi masyarakat Papua di MSG tentunya sangat tidak adil bagi 3,9 juta penduduk Provinsi Papua dan Papua Barat,” katanya. Baca juga :   Bandara DEO Sorong Bisa Dikembangkan Jadi Berstandar Internasional

Dalam pertemuan ini, pemerintah Indonesia juga menyampaikan komitmennya untuk menjadi mitra yang kuat bagi negara anggota MSG dalam mewujudkan visi MSG 2038 Prosperity for All, suatu rencana 25 tahun untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di sub-kawasan Melanesia.

“Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk mendorong pembangunan, meningkatkan kesejahteraan dan keamanan sub-kawasan Melanesia di bawah keketuaan Papua Nugini di MSG,” ujar Desra.

MSG merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di sub-kawasan Melanesia, yaitu Papua Nugini, Fiji, Kepulauan Solomon, Vanuatu dan FLNKS dari Kaledonia Baru. Sebelumnya, Indonesia telah diterima menjadi Associate Member pada KTT ke-20 MSG di Honiara pada 2015 saat keketuaan Kepulauan Solomon.

Rangkaian KTT MSG ke-21 ditutup dengan kunjungan delegasi ke parlemen PNG dan APEC Haus pada tanggal 15 Februari, sebagai bagian dari persiapan keketuaan PNG di APEC 2018. [*]