Daerah Perbatasan Butuh Sekolah Satu Atap

BatasNegeri – Sekolah satu atap yang  di dalamnya terdapat kelompok bermain (Play Group), TK, SD, SMP dan SMA/SMK di Jayapura akan menjadi percontohan kedepannya bagi sejumlah sekolah lain di Provinsi Papua, karena memiliki berbagai manfaat.

Mama W. Kambuaya, anggota DPRD Kota Jayapura dari Komisi D yang membidangi pendidikan mengatakan, guru yang mengajar di SD (Sekolah Dasar) bisa sekaligus mengajar di SMP (Sekolah Menengah Pertama), dan bisa pula mengajar di play group. Dengan demikian kata dia, ada beberapa manfaat yang bisa dirasakan, seperti penghematan tenaga guru dan penghematan fasilitas sekolah itu sendiri, berupa buku dan lainnya.

Selain penghematan, ada juga pengawasan. Menurutnya, pengawasan ini bisa dicontohkan dengan kepala sekolah yang ada di tiap tingkatan tetap memiliki kewenangan untuk memimpin wilayah didiknya. Namun mereka, tetap dipimpin oleh salah seorang direktur, yang bisa mengawasi setiap jenjang pendidikan tersebut, seperti yang dilakukan oleh sekolah satu atap yang ada di Angkasa, Kota Jayapura.

“Seperti dulu mama buat di Angkasa, dulu di sekolah ada Wakasek dan memiliki satu direktur. Jadi harus diatur khusus karena kita ini Otonomi Khusus (Otsus), dana khusus, maka kita atur begitu, jadi tidak harus pengaturan dari sana, tapi kita yang ajukan,” ujar mama Kambuaya yang juga mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura.

Dijelaskan, pemahaman lingkungan bagi seorang anak didik dan orang tuanya diperlukan. Karena, selama lebih dari sembilan tahun siswa mengenyam pendidikan di sana, akan paham dan mengerti tentang arti pendidikan, yang bisa dibawanya kelak, dan berguna bagi masyarakat dan negeri khususnya Tanah Papua.

“Kalau dia sudah selesai di tingkatan ini dia pindah ke SMA/SMK akan lebih paham. Orang tua aman melepasnya. Karena sejak dini, mereka mengurusi dia sangat baik dari sekolah,” ujarnya.

Menurutnya, peraturan ini harus dimantapkan, mulai dari sisi pengelolaan, hingga penyelengaraan satu atap, apalagi akan diduplikasi di kawasan perbatasan.

“Dulu mama buat tiga sekolah satu atap pertama di Angkasa, Jayapura Kota, Padang Bulan dan Koya Kosso serta di Muara Tami, itu belum jadi mau ditambahkan. Ini dilakukan karena penting,” katanya.

Sementara itu Nurhadi, Kabid Pendidikan Menengah dan Kejuruan Dinas Pendidikan Kota Jayapura mengatakan, pendidikan satu atap sebenarnya ada Perda sendiri yang mengatur. Namun diakui selama ini dukungan dari pemerintah terutama dalam pendanaan seperti medio 2003-2007 sangat minim dan boleh dikatakan tidak ada.

“Waktu mama Kambuaya jadi kepala dinas selalu support (bantu) kepada sekolah satu atap di Angkasa, sangat tinggi bantuannya. Ada makanan untuk siswa dan lainnya, ada juga guru-guru yang diberi insentif dengan bimbingan anak-anak Papua melalui program tutor. Namun sejak tahun yang saya sebutkan tadi hingga saat ini surut,” ujarnya.

Nurhadi mengatakan, seakan-akan ada penurunan kualitas terutama dukungan dari pendanaan kepada sekolah satu atap saat ini. Kedepan, Perda pendidikan satu atap ini dalam perundang-undangan hanya diperuntukkan bagi sekolah perbatasan yang ada di Muara Tami.

“Dan kita sudah punya sekolah baru disitu, SMP 10 dan ada juga pembinaan khusus yang akan kami bicarakan dengan DPRD, bagaimana kita dukung sesuai dengan peraturan UU sekolah satu atap itu, sehingga kami bisa mendidik anak-anak di bagian perbatasan. Karakter dan pembinaan yang baik maka diharapkan bisa tercapai,” ujarnya.[*]

Sumber: Jubi