Pengerjaan Proyek Jalan Trans Papua Terhambat Gangguan Kelompok Bersenjata

BatasNegeri – Pembangunan jalan nasional Trans Papua sementara tersendat, bahkan pembangunan 35 jembatan di ruas Jalan Trans Papua Wamena-Mamugu untuk sementara tertunda. Ini akibat gangguan keamanan dari kelompok sipil bersenjata di wilayah tersebut.

Kepala Balai Besar Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah XVIII Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Osman Haryanto Marbun menjelaskan, sebelum dan setelah Pilkada serentak di provinsi Papua, situasi keamanan khususnya di wilayah Nduga, Papua, tidak kondusif dan memicu berhentinya pekerjaan di proyek Trans Papua.

“Kami butuh keamanan dalam proses pembangunan jalan dan jembatan di Papua, karena sebelum dan setelah Pilkada, situasi tidak kondusif di beberapa ruas jalan yang sedang dibangun, khususnya di wilayah kabupaten Nduga menyebabkan pelaksanaan pekerjaan pembangunan tersendat,” ujar Osman Marbun disela-sela kunjungan anggota Komisi V DPR RI meninjau Jembatan Holtekamp Jayapura, Selasa (31/7/2018).
Osman mengatakan, akibat situasi yang kurang kondusif, pembangunan jembatan yang menghubungkan Jalan Trans Papua untuk sementara ditunda.

“Pembangunan 35 jembatan yakni, 14 jembatan dari arah Wamena-Mamugu-Kenyam dan 21 jembatan dari Unuggu-Pahru untuk sementara ini dihentikan hingga situasi kondusif,” terang Osman.

Dia berharap pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan Trans Papua di ruas Wamena-Kenyam sudah bisa kembali dilaksanakan pada Agustus mendatang. Osman mengatakan sedang berkoordinasi dengan pihak Kodam Cenderawasih untuk membentuk tim pengamanan, sehingga proyek kembali berjalan di Agustus ini.

Potensi gangguan keamanan untuk proses pembangunan Jalan dan jembatan Trans Papua, sambung Osman juga ada di ruas jalan yang menghubungkan Wamena-Mulia-Sinak-Ilaga.

“Bukan hanya di ruas jalan Wamena-Kenyam, tapi juga di ruas lain ada potensi gangguan keamanan yang menghambat proses pembangunan,” kata Osman.

Meski demikian, Osman tetap optimis, proses pembangunan Jalan dan Jembatan Trans Papua akan tuntas sesuai dengan target 2019.

“Pembangunan Jalan Trans Papua sepanjang 4.325 Km kini sudah mencapai 91 persen, kami optimistis semua ruas akan terkoneksi sesuai tenggat waktu,” paparnya.

DPR Minta Bantuan TNI

Sementara itu Ketua Komisi V DPR, Fary Djemi Francis prihatin atas gangguan kelompok sipil bersenjata yang ada di wilayah Papua menyebabkan tersendatnya pekerjaan pembangunan jalan Trans Papua di wilayah Kenyam. DPR akan berkoordinasi dengan Mabes TNI agar menempatkan anggotannya untuk melakukan pengamanan pembangunan jalan trans Papua tersebut.

“Kami akan memangil Kementerian PUPR dan Pihak Mabes TNI, kalau memang diperlukan pengamanan dalam pelaksaan pekerjaan jalan trans Papua, pihaknya juga akan meminta Panglima TNI bisa menempatkan anggota melakukan pengamanan,” ujarnya disela-sela kunjungannya di Jembatan Holtekamp, Kota Jayapura, Papua Selasa (31/7/2018).

Fary berharap pembangunan jalan Trans Papua tidak boleh terhenti, karena jalan trans Papua yang sedang dibangun satu-satunya akses untuk membuka katerisolasian daerah-daerah di Papua. (detik)