23 Juni 2024

batasnegeri.com

Membangun Indonesia dari Pinggiran

Beberapa Ruas Jalan di Malinau Butuh Perbaikan

BatasNegeri – Persolan infrastruktur jalan, pelayanan kesehatan hingga pendidikan di sejumlah daerah masih menjadi keluhan masyarakat di Bumi Benuanta. Itu terungkap saat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan reses.

Ketua DRPD Kaltara, Marthen Sablon menyampaikan, setelah melakukan reses di Kabupaten Malinau ia menerima aspirasi masyarakat. Di mana, jalan di Kecamatan Malinau Selatan dan Kecamatan Malinau Selatan Hulu, sangat membutuhkan perbaikan dan peningkatan jalan.

Sebab, hingga saat ini kondisi jalan masih didominasi tanah. Akibatnya, jika musim hujan, jalan sulit dilalui. Sedangkan, jika kemarau jalan berdebu dan dapat mengganggu kesehatan masyarakat yang beraktivitas.

“Di sejumlah desa belum tersentuh jalan aspal. Ini mengganggu masyarakat,” ucap Marthen Sablon kepada Radar Kaltara, Selasa (29/10).

Selain kondisi jalan, sejumlah fasilitas kesehatan seperti pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) juga membutuhkan tenaga kesehatan. Agar mampu memberikan pelayanan lebih maksimal lagi kepada masyarakat. Serta, sarana dan prasarana (sarpras) untuk gedung sekolah. Lantaran saat ini masih minim.

“Tenaga kesehatan, gedung sekolah untuk SLTA, listrik dan sumber air bersih. Ini yang menjadi perhatian dan akan dikawal DPRD Kaltara,” tegasnya.

Di tempat berbeda, Wakil Ketua DPRD Kaltara, Abdul Jalil Fatah mejelaskan, kondisi serupa hampir dirasakan sejumlah kabupaten/kota di Kaltara. Seperti Kabupaten Bulungan, masyarakat mengeluhkan terkait infrastruktur pendidikan dan pelayanan kesehatan.

“Sekolah yang menjadi kewenangan provinsi harus ditingkatkan dan diperbaiki baik itu sarpras hingga tenaga pengajar. Sedangkan, kesehatan pengguna BPJS tidak telayani dengan baik,” bebernya.

Sementara di Kabupaten Tana Tidung (KTT) kondisi jalan yang juga dikeluhkan masyarakat. Sedangkan, untuk perternakan dan perkebunan perlu ditingkatkan. Untuk Kota Tarakan sendiri, yang menjadi persoalan yakni air bersih.

“Kita perjuangkan tentunya, mengacu dengan kondisi keuangan yang ada di dinas terkait. Mudah-mudahan terakomodir. Walaupun tidak semua kita berharap ada perubahan walaupun 60 persen saja. Kita mengharapkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat,” pungkasnya.

Tak hanya soal warga yang mengeluhkan beberapa fasilitas umum tersebut. Hal itu juga dikeluhkan para mahasiswa saat melakukan aksi damai saat memperingati Hari Sumpah Pemuda.

Ketua DPRD Bulungan Syarwani mengatakan, pihaknya siap untuk mengajak mahasiswa berdiskusi kembali menyoal problematika infrastruktur, investor dan pendidikan.

“Harapannya mahasiswa yang tergabung dalam HMI sebelumnya dapat menyampaikan surat kepada DPRD. Dan kita siap untuk berdsikusi,’’ ungkap Syarwani.

Bahkan, lanjutnya, pada diskusi itu pun pihaknya siap jika memanggil langsung dinas-dinas terkait. Misal, bicara soal pendidikan, maka Disdikbud, jika inveastasi kita hadirkan sesuai jenis investasinya juga. Termasuk, infrastruktur yakni Dinas Pekerjaan Umum.

“Jadi, kita mahu semua klir. Semua dibuka secara transparan dalam diskusinya,’’ ujarnya.

Dikatakannya juga, upaya itu tak lain agar segala permasalahan dapat dikerucutkan hingga mendapat solusi yang jelas. Tidak membias. Oleh karenanya, penting untuk duduk bersama dan diskusikan sembari menyampaikan data-data konkret di lapangan. “Nanti jika semua sudah tertata dengan baik, maka itu akan menjadi masukan pemerintah daerah pastinya,’’ katanya.

“Termasuk mengenai PLTA (pembangkit listrik tenaga air) yang konon akan berdampak pada lingkungan. Ini akan kami berikan masukan kepada pemerintah terkait. Tapi, kami yakin soal itu sebenarnya sudah menjadi bahan pikiran kepada dinas yang memberikan izin sebelumnya,’’ sambungnya.

DINKES PERKETAT AWASI TEMPAT UMUM

Menyoal fasilitas kesehatan, kini Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalimantan Utara (Kaltara) perketat pengawasan terhadap tempat-tempat umum dan sekolah di wilayah Kaltara.

Kepala Dinkes Kaltara, Usman mengatakan hal itu dilakukan dalam rangka upaya memelihara dan meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan. Pengawasan terhadap tempat umum dilakukan secara terus menerus atau kontinu guna mengantisipasi faktor lingkungan yang dapat menjadi sumber penyebaran berbagai penyakit serta pencemaran lingkungan. “Yang diakibatkan oleh kegaiatan tempat umum,” ungkap Usman kepada Radar Kaltara.

Lanjut dia, usaha pengawasan tidak hanya ditunjukkan pada kondisi fisik bangunan, namun juga binatang serangga dan pengerat tanah di lingkungan sekolah. “Pencemaran lingkungan tanah, air dan udara di sekitar sekolah merupakan bagian dari fisik sekolah,” ujar Usman.

Menurut dia, kesehatan lingkungan sekolah tidak terlepas dari kantin sekolah. Kantin merupakan salah satu ruang lingkup penting higiene dan sanitasi sekolah.

Aspek sanitasi lain di sekolah termasuk lingkungan fisik secara umum atau aspek konstruksi umum seperti ventilasi, jarak antara tempat duduk siswa dengan papan serta ergonomi. “Soal kantin banyak aspek kesehatan lingkungan yang perlu diperhatikan. Ada aspek perilaku, peralatan, sanitasi tempat dan sanitasi air bersih,” sebutnya.

Kata dia, kesehatan lingkungan sebagai salah satu upaya mewujudkan kualitas hidup yang sehat, baik fisik, kimia, biologi maupun sosial yang memungkinkan mencapai derajat kesehatan tertinggi.

Perihal itu pun merupakan amanah Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan pasal 129. Selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.

Peraturan tersebut dalam rangka mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang sehat melalui upaya pencegahan penyakit dan gangguan di permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi serta fasilitas umum.

Penerapan beberapa parameter lingkungan pada dasarnya bertujuan untuk meminimalisir faktor makanan, sebagai media penularan penyakit dan masalah kesehatan. “Upaya pengawasan kita lakukan di seluruh tempat umum di Kaltara,” sebut dia.

Harapanya tambah Usman, pengawasan tempat-tempat umum (TTU) kesehatan lingkungan (kesling) yang ditargetkan sebesar 56 persen dapat dicapai secara optimal. “Tapi ini perlu sinergitas semua pihak dalam memaksimalkan pengawasannya,” pungkasnya.[*] 

(prokal.co)