Pembangunan Infrastruktur PUPR Berorientasi Kebutuhan Masyarakat

BatasNegeri – Gencarnya pembangunan infrastruktur di era Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, tak hanya dilakukan untuk membangun dan menyambung jalan baru antar kota dan provinsi. Salah satunya adalah membangun pos perbatasan lintas negara.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memberikan contoh, di samping merenovasi bangunan inti di 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN), Kementerian PUPR juga akan melengkapi setiap PLBN, dengan bangunan pasar yang saat ini dalam tahap konstruksi.

“Pembangunan kawasan perbatasan bukan untuk gagah-gagahan, tetapi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perbatasan dengan menciptakan embrio pusat pertumbuhan baru. Seperti di Skouw, transaksi yang dilakukan dengan warga Papua Nugini tidak hanya sekadar makanan kecil namun juga emas,” terang Menteri Basuki saat memberikan kuliah umum di Universitas Diponegoro, Semarang.

Untuk mendukung pengembangan pusat pertumbuhan di kawasan perbatasan, Kementerian PUPR juga terus menyelesaikan pembangunan jalan perbatasan. Di Provinsi NTT yang menjadi wilayah perbatasan RI-Timor Leste, telah dirampungkan jalan perbatasan sepanjang 176,2 km. Sementara, Jalan perbatasan di Kalimantan dari panjang 1.906 km telah tembus 1.692 km. Di Papua, jalan perbatasan sudah tembus 909 km dari total 1.098 km.

Menteri Basuki mengatakan, semua pembangunan tersebut bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memenuhi kebutuhan masyarakat hingga pulau terluar.

“Keputusan membangun infrastruktur oleh Negara tidak hanya memperhatikan nilai ekonomis, tetapi juga harus juga bisa mempersatukan dan menciptakan keadilan sosial. Sehingga pembangunan tidak hanya berpusat di Jawa dan Sumatera,” ujarnya.

Disamping itu, ia menegaskan pembangunan infrastruktur yang menjadi fokus pemerintah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing, namun juga pemerataan hasil-hasil pembangunan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat.

“Apapun infrastruktur yang dibangun pasti untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sejak dari tahap perencanaan sampai program, orientasinya adalah manfaat pembangunan bagi masyarakat,” kata Basuki.

Dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, diharapkan pembangunan infrastruktur dirasakan langsung manfaat ekonomi dan sosial secara merata di seluruh Indonesia.[*[

(jawapos.com)