27 Juli 2024

batasnegeri.com

Membangun Indonesia dari Pinggiran

Gubernur Kaltara Minta Jokowi Resmikan Jalan Perbatasan

BatasNegeri – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie kembali mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi). Gubernur meminta Presiden meresmikan proyek infrastruktur jalan di perbatasan yang sebagian besar sudah selesai pengerjaannya.

Undangan lisan secara singkat, itu disampaikan Gubernur ketika bertemu Presiden di sela-sela menghadiri acara pertemuan tahunan Bank Indonesia di Assembly Hall Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (27/11).

“Meski hanya sebentar, saya tadi berkesempatan ketemu dan berbicara dengan Presiden. Secara singkat saya sampaikan permohonan kepada Presiden untuk meresmikan infrastruktur jalan di perbatasan. Beliau menjawab akan merencanakan kunjungan kerja kembali ke Kaltara. Tetapi masih mengatur waktunya, karena sangat padatnya kegiatan beliau. Terima kasih Bapak Presiden,” ujar Irianto.

Beberapa ruas jalan perbatasan di Kaltara yang dibangun melalui APBN dan telah selesai, di antaranya jalan di Sungai Ular dan Seimenggaris dan Krayan, Kabupaten Nunukan. “Sebagian jalan di perbatasan yang dibangun sudah selesai. Bahkan, ada yang sudah beraspal. Sebagian lainnya masih dalam proses pengerjaan. Termasuk jalan yang kita usulkan yaitu menghubungkan dari Malinau ke Krayan sementara sudah mulai proses pengerjaan,” beber Gubernur.

Menurut Gubernur, pembangunan infrastruktur di perbatasan Kaltara merupakan komitmen pemerintah pusat. “Ini juga merupakan sinergi antara daerah dan pusat dalam membangun wilayah perbatasan,” tegasnya.

Seperti diketahui, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir pembangunan di perbatasan yang merupakan bagian dari Nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo, yakni membangun Indonesia dari pinggiran mulai dirasakan masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan jalan perbatasan dengan negara tetangga, Malaysia, di wilayah Kaltara dan Kaltim semua akan tersambung pada 2019.

Jaringan jalan perbatasan merupakan infrastruktur yang bernilai strategis bagi NKRI, dengan fungsi sebagai pertahanan dan keamanan negara, serta mendukung pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan. Selain itu, kata Irianto, pembangunan jalan perbatasan secara otomatis akan membuka keterisolasian wilayah. Dampaknya akses masyarakat jadi lebih terbuka hingga kemudian terbentuk jalur-jalur logistik baru yang mendukung tumbuhnya embrio pusat-pusat pertumbuhan.

Di kawasan perbatasan Kalimantan, Kementerian PUPR saat ini sedang menyelesaikan pembangunan jalan paralel sepanjang 1.920 kilometer. Dari 1.920 km jalan paralel perbatasan di Kalimantan, disampaikan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII Balikpapan Ditjen Bina Marga Refly Ruddy Tangkere, yang berada di Kaltara sepanjang 824 kilometer dan Kaltim sepanjang 244 kilometer.

Refly menuturkan bahwa jalan tersebut ditargetkan sudah bisa tersambung dan fungsional pada akhir 2019, dengan kondisi sebagian beraspal. Sebagian perkerasan agregat dan tanah. “Dari panjang 1.068 kilometer jalan perbatasan Kaltim dan Kaltara, saat ini masih 185 kilometer yang belum tembus, yakni 126 kilometer di Kaltara dan 59 kilometer di Kaltim,” sebutnya.

Pembangunan jalan paralel perbatasan Kaltim dan Kaltara telah dimulai sejak 2015 dengan melibatkan Zeni TNI AD untuk pembukaan lahan. Pada 2018, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran total sebesar Rp 839,4 miliar untuk pembangunan dua jalan paralel perbatasan.

Tak hanya dengan Presiden, di pertemuan itu Gubernur juga bertemu dengan beberapa pejabat negara lain. Di antaranya, Wakapolri Komjen Ari Dono. “Beliau (Wakapolri) menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas dukungan Pemprov Kaltara terhadap keberadaan Polda Kaltara. Beliau juga menyampaikan akan menjadwalkan untuk kunjungan ke Kaltara,” kata Irianto.

Gubernur juga sempat bertemu dan berdiskusi dengan Komjen Moechgiyarto, Kepala Baharkam Mabes Polri. Pada 2017, Moechgiyarto pernah berkunjung ke Kaltara dalam rangka menghadiri pembukaan Latsirtada di Kota Tarakan. “Saat itu beliau menjabat sebagai kepala Lemdiklat Mabes Polri,” ujarnya.[*]  

(prokal.co)