Perbatasan Kaltara Jadi Prioritas Pembangunan

BatasNegeri – Sebagai daerah baru, komitmen pembangunan di perbatasan terus digalakkan. Meski anggaran yang masih terbatas, itu tidak menyurutkan semangat bekerja untuk memberikan pengabdian oleh jajaran Pemprov Kaltara.

Hasilnya, provinsi termuda ini pun masuk ke dalam nominasi Indonesia Attractiveness Index (IAI) 2019 sebagai Provinsi Kecil Dengan Kategori Infrastruktur.

Gubernur Kaltara, Dr. H. Irianto Lambrie mengungkapkan, ini merupakan salah satu tahapan yang harus dilewati. Sehingga sebelum ditentukan pemenangnya, daerah harus memaparkan terlebih dahulu mengenai kondisi daerah berdasarkan kategorinya. “Panelisnya ada tiga, dari praktisi dan akademisi. Penilaiannya juga cukup indpenden,” kata Irianto.

Dalam waktu yang cukup singkat, Irianto menyampaikan kondisi geografis Kalimantan Utara yang selama 6 tahun terakhir secara detail. Ini pun menuai reaksi yang cukup positif dari para panelis. Dijelaskan Irianto, mulai dari sejak diresmikan, Kaltara cukup terlihat ‘seksi’ karena posisi geografisnya yang sangat strategis yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan Filipina. Namun memiliki persoalan yang harus segera diselesaikan di beranda terdepan itu.

“Masalah yang umum terjadi di perbatasan adalah, ketimpangan tingkat pendapatan, nilai tukar, dan nilai jual komoditas, orientasi ekonomi lebih ke negara tetangga (growth industry center). Sementara kawasan Indonesia di perbatasan hanya jadi hinterland. Tidak hanya itu, persoalan lainnya adalah kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, ditambah lagi dengan terbatasnya jumlah aparat serta sarana prasarana, serta terjadinya kegiatan-kegiatan ilegal,” jelasnya.

Selain itu, minimnya tempat pelayanan publik di kawasan perbatasan, seperti pusat pelayanan kesehatan, pelayanan administrasi kependudukan, sarana dan prasarana sekolah. Terbatasnya infrastruktur penunjang peningkatan perekonomian masyarakat perbatasan.

Melihat kondisi itu, Irianto mengungkapkan diperlukan langkah cerdas untuk membangun Kaltara dengan bergerak cepat agar posisinya bisa sejajar dengan daerah lainnya.

“Alhamdulillah, dalam kurun waktu 6 tahun, upaya itu sudah mulai terlihat. Salah satunya dengan 11 program prioritas yang kita fokuskan selama ini, secara perlahan sudah mulai terwujud meski dengan anggaran yang terbatas,” jelasnya.

Misalnya, pada bidang kesehatan, 4 RS Pratama di wilayah perbatasan saat ini sudah terbangun. Ditambah 1 RSUD Tipe B Provinsi Kaltara yang kita bangun di Tanjung Selor untuk memperkuat operasi RSUD Tipe B yang ada di Kota Tarakan.

“Pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan ini adalah upaya kita untuk menghadirkan negara di kawasan itu agar tidak lagi dianggap sebagai daerah terisolir. Tidak hanya layanan lainnya juga dalam proses pembangunan seperti Pos Lintas Batas Negara (PLBN),” sebutnya.

Secara bersamaan juga dibangun fasilitas layanan di pusat pemerintahan di Tanjung Selor secara perlahan. Hal ini menjadi pelecut semangat jajaran aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemprov Kaltara. “Alhasil, prestasi yang cukup membanggakan kita raih sebagai provinsi baru, dalam 6 tahun terakhir, provinsi termuda ini mampu membuktikan dirinya bisa sejajar dengan daerah lain, salah satunya adalah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 kali berturut-turut oleh BPK RI atas hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD),” bebernya.

Tidak hanya itu, pengembangan infrastruktur yang ada di Kaltara juga terus berkembang pesat. Jalan di wilayah perbatasan hingga saat ini telah terbangun, khususnya di wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan.

“Saya beserta jajaran Pemprov Kaltara, berterima kasih kepada pemerintah pusat, utamanya Presiden Joko Widodo yang telah banyak memberikan perhatian kepada daerah perbatasan,” tuntas Irianto.[*]

prokal.co